Pemkot Ternate Perkuat Kebijakan Stabilisasi Harga Lewat Program Sikapi Pangan

Narasitimur – Pemerintah Kota Ternate resmi meluncurkan program Strategi Inisiasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Panganatau Sikapi Pangan, Minggu (9/11/2025), di kawasan Taman Nukila.

Program ini digagas oleh Muhammad Hartono, peserta PKN II Angkatan XXIII BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.

Sekda Rizal dalam sambutannya menegaskan bahwa pangan merupakan isu fundamental yang berdampak langsung terhadap ketahanan sosial dan stabilitas ekonomi daerah, khususnya bagi Ternate yang sangat bergantung pada arus distribusi antarwilayah.

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

“Fluktuasi harga seringkali terjadi akibat faktor cuaca, logistik, hingga ketersediaan stok yang tidak merata. Karena itu, proyek perubahan Sikapi Pangan menjadi langkah strategis memperkuat intervensi kebijakan berbasis data, koordinasi lintas sektor, serta respons cepat terhadap dinamika pasokan dan harga,” ujar Rizal.

Ia menilai proyek ini sejalan dengan arahan Wali Kota untuk memperkuat sistem pengendalian inflasi daerah melalui data akurat dan kolaborasi antarlembaga.

Rizal menyebut program tersebut dapat menjadi pilot project dalam mewujudkan gerakan “Segitiga Emas” stabilisasi harga pangan di Ternate.

“Kuncinya bukan hanya pada konsep, tetapi implementasi. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pihak-pihak terkait seperti BMKG serta Dinas Ketahanan Pangan harus terus dijaga agar persoalan pasokan bisa segera diatasi,” tambahnya.

Sementara itu, reformer sekaligus Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, Muhammad Hartono, menjelaskan bahwa proyek Sikapi Pangan bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi di daerah.

Program ini terdiri atas dua inovasi utama, yakni Pasar Inflasi dan Sistem Informasi Pangan Strategis Kota Ternate (Simaskot). Simaskot merupakan platform digital yang memungkinkan masyarakat memantau harga pangan secara real time, sedangkan Pasar Inflasi menjadi wadah intervensi harga dengan berbagai model, seperti pasar keliling, pasar terapung, dan pasar on the spot.

“Melalui dua inovasi ini, pemerintah kota dapat hadir lebih dekat di tengah masyarakat untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil, terjangkau, dan terkendali,” jelas Hartono.

Peluncuran Sikapi Pangan ini merupakan bagian dari proyek perubahan peserta Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) II Tahun 2025. Hartono dijadwalkan akan mempresentasikan hasil implementasi proyek tersebut pada 19 November mendatang di BPSDM Provinsi Jawa Barat. (*)