Pemkot Ternate Pastikan PPPK Tetap Digaji, Penghasilan Bakal Naik
Narasitimur – Pemerintah Kota Ternate memastikan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terpenuhi di tengah tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah. Bahkan, Pemkot Ternate berencana menaikkan besaran gaji PPPK pada tahun anggaran 2026.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rizal Marsaoly, menanggapi persoalan pembayaran gaji PPPK yang tengah dihadapi sejumlah pemerintah daerah, termasuk beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara.
Rizal mengatakan, sejumlah daerah mengalami kendala pembayaran gaji PPPK akibat dampak pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) setelah kebijakan rasionalisasi anggaran tahun sebelumnya. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap struktur belanja daerah pada tahun anggaran 2026.
Baca Juga:
“Pengurangan TKD akibat rasionalisasi anggaran tahun kemarin mempengaruhi belanja daerah di tahun 2026. Karena itu beberapa daerah mengalami kesulitan,” kata Rizal, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, usai mengikuti retret nasional yang melibatkan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappelitbangda se-Indonesia di Jatinangor, Pemkot Ternate langsung menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.
Selain itu, Pemkot Ternate juga telah memenuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah yang belum mampu membayar gaji PPPK agar melaporkan kondisi keuangannya kepada pemerintah pusat.
Namun, hasil perhitungan yang dilakukan TAPD menunjukkan kondisi keuangan daerah masih memungkinkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK, bahkan disertai rencana peningkatan penghasilan.
“Setelah dilakukan perhitungan, kebijakan kami bukan hanya mempertahankan pembayaran gaji PPPK, tetapi juga akan menaikkan gaji mereka. Jadi kami pastikan hak-hak PPPK tetap terpenuhi,” ujarnya.
Rizal menegaskan, Pemkot Ternate tidak memiliki rencana merumahkan PPPK. Pemerintah daerah tetap menempatkan belanja pegawai sebagai salah satu prioritas bersama kebutuhan penting lainnya seperti penanganan bencana dan pembangunan sektor pendidikan.
Ia menjelaskan, kepastian tersebut merupakan hasil mitigasi dan perencanaan anggaran yang telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pemkot Ternate juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang kebutuhan belanja daerah.
“Kami mengatur anggaran berdasarkan skala prioritas tanpa mengabaikan hak-hak pegawai. Alhamdulillah, dengan perencanaan yang dilakukan sejak dini, belanja daerah tetap bisa berjalan dengan baik meski kondisi keuangan sedang menantang,” pungkasnya. (*)
Artikel Terkait
