4 Fraksi DPRD Tidore Setujui Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Narasitimur – Empat fraksi di DPRD Kota Tidore Kepulauan menyatakan menerima dan mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski mendukung, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III DPRD Kota Tidore Kepulauan yang dihadiri Wali Kota Muhammad Sinen di Gedung DPRD, Kamis (9/7/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail dan dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Ketua DPRD Ade Kama, 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, serta insan pers.

Baca Juga:

BEM Unipas Morotai Desak Presiden Selesaikan Sengketa Lahan 1.125 Hektar

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Abdurrahman Arsyad, menyatakan menerima Ranperda LPP APBD 2025 dengan catatan agar pemerintah memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memastikan manfaat anggaran dirasakan masyarakat kecil.

Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Nurhayati Arifin menerima Ranperda dengan lima catatan yang menitikberatkan pada efektivitas belanja dan optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.

Hal senada disampaikan Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI). Juru bicara Yusuf Bata menyatakan fraksinya setuju Ranperda dibahas lebih lanjut dengan fokus pada optimalisasi PAD, efektivitas belanja, serta penataan aset daerah.

Adapun Fraksi ADEM melalui Hasanuddin Fabanyo menyatakan siap membahas Ranperda secara objektif dan kritis. Fraksi ini menyoroti enam poin, di antaranya rendahnya serapan anggaran dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,95 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Asma Ismail mengatakan pandangan umum fraksi merupakan representasi sikap politik sekaligus bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Pertanggungjawaban APBD bukan hanya menyajikan angka-angka realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (*)