4 Fraksi DPRD Tidore Sampaikan Pandangan Terhadap Ranperda APBD 2026

Narasitimur – Rapat paripurna pandangan fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore tahun 2026 dihelat.

Rapat berlangsung di Gedung DPRD Tidore, Selasa (25/11/2025) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Asma Ismail dan dihadiri oleh 19 anggota DPRD serta Wali Kota Tidore Muhammad Sinen.

Pada kesempatan tersebut terdapat empat fraksi yang menyampaikan pandangan umum, di antaranya fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI), dan Fraksi ADEM. Dari semua padangan terdapat berbagai catatan untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar DPRD.

Baca Juga:

RSUD Maba Segera Beroperasi, Menkes Lakukan Peninjauan

Pada pandangan fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Efendi Ardianto A. Kadir, menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp796,19 miliar (turun 25,56 persen), belanja daerah Rp969,12 miliar (turun 16,60 persen), dan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA Rp174,93 miliar dengan penyertaan modal Rp2 miliar kepada Perusda Ake Mayora, sehingga pembiayaan netto Rp172,93 miliar menutup defisit.

“Fraksi memahami tekanan penurunan Transfer ke Daerah (TKD), namun ditegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Kami dari fraksi juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah menyusun target pendapatan di tengah turunnya TKD, namun menekankan pentingnya kemandirian fiskal yang dapat ditempuh melalui optimalisasi PAD berbasis pemetaan potensi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah,” jelas Efendi.

Pandangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Kasman Ulidam berharap, agar program kegiatan yang nantinya dilaksanakan, perlu dipertimbangkan secara saksama dengan memperhatikan tingkat kepentingan. Di mana kegiatan yang perlu penambahan dana untuk penyelesaiannya dan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga memandang perlu adanya penyusunan program kegiatan yang dapat mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah, dan retribusi daerah yang sudah ada agar nantinya dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Sementara itu, pandangan DKI, yakni pemangkasan transfer keuangan daerah berdampak signifikan pada keterbatasan ruang fiskal, terutama untuk belanja pembangunan dan kegiatan prioritas, tertundanya beberapa program strategis, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, karena meningkatnya ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif terbatas.

Olehnya itu, fraksi DKI menilai bahwa kondisi ini menuntut adanya efisiensi, inovasi, dan keberanian dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah, agar APBD tetap berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat administratif.

Fraksi DKI juga mendorong optimalisasi PAD melalui inovasi pelayanan publik, digitalisasi pajak daerah, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak tanpa membebani masyarakat kecil, sehingga fraksi menekankan agar belanja daerah berorientasi pada hasil (outcome based budgeting), bukan sekadar penyerapan anggaran, namun program prioritas harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur dasar.

Di sisi lain, fraksi DKI juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja non-prioritas, karena transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD harus dijaga agar kepercayaan publik meningkat.

Kesempatan tersebut juga, fraksi DKI mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan lobi dan koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan dana tambahan atau skema khusus pembiayaan daerah, misalnya melalui dana imsentif fiskal atau program afirmasi daerah kepulauan.

Sementara dari fraksi ADEM melalui juru bicara Mochtar Djumati mengimbau kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, untuk memprioritaskan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memprioritaskan lima poin penting.

Kelima poin penting, di antaranya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program di bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur dalam rangka membangun konektivitas antar pulau untuk memudahkan arus orang dan barang di wilayah Kota Tidore Kepulauan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, mendorong peningkatan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat berbasis digitalisasi yang tentunya membutuhkan birokrasi yang kreatif dan inovatif, serta penanganan kemiskinan dan kesenjangan sosial berbasis data base yang presis atau by name by address.

“Karena hal ini akan mempermudah kita untuk melakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat rentan,” tutup politisi NasDem ini. (*)