Komisi II Koordinasi DAK Tidore di KKP dan Kementan, Abdurrahman: Banyak Program yang Bisa Dimanfaatkan Pemda

Narasitimur – Komisi II DPRD Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mendorong pemerintah daerah dalam optimal program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga Kementerian Pertanian (Kementan) di tahun 2026 mendatang.

Hal itu disampaikan ketua komisi II Abdurrahman Arsyad usai menyambangi dua kementerian, sebagai kegiatan kunjungan kerja komisinya pada 8-10 Desember 2025.

Tahun 2026, Kota Tidore Kepulauan mengalami penurunan dana transfer ke daerah (TKD), juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup signifikan di beberapa kementerian. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah di daerah, turut merespons akan hal tersebut. Terutama pada sejumlah program pelayanan dasar bagi masyarakat.

Baca Juga:

Basarnas Ternate Hentikan Pencarian Korban Hilang di Perairan Maitara–Ternate

“Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan melakukan pendekatan secara pemerintahan dan politik ke sejumlah kemeterian, dalam bentuk koordinasi dan konsultasi. Di antaranya dengan Biro Perencanaan dan Anggaran KPP dan Kementan RI, terkait arah kebijakan DAK 2026, serta peluang pemanfaatan program dan kegiatan yang dapat didorong ke daerah,” kata Abdurrahman kepada media ini, Minggu (14/12/2025).

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Abdurrahman bilang, Kota Tidore Kepulauan dipastikan tidak mendapat kucuran DAK dari dua kementerian tersebut. Namun, sambung dia, kondisi tersebut tidak menutup peluang daerah untuk tetap memperoleh dukungan program strategis dari pemerintah pusat.

“Walaupun DAK kita dalam posisi nol pada 2026, masih terdapat banyak program di Kementerian KKP dan Kementan yang dapat di-break down ke Kota Tidore Kepulauan. Ini menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun menjabarkan sejumlah program KKP dan Kementan yang nanti bisa dimanfaatkan ke daerah. Di antaranya; program Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan armada penangkapan ikan hingga 30 GT, bantuan bagi petani tambak, serta bantuan peralatan pengolahan pakan mandiri, baik pakan ikan air tawar maupun udang vaname.

“Begitu juga dengan Kementan, peluangnya juga sangat terbuka lebar terutama pembangunan pertanian secara umum,” tambahnya.

Mantan ketua DPRD Tidore ini juga menyebutkan, bahwa untuk mendapatkan program-program tersebut, pemerintah daerah mesti memenuhi sejumlah persyaratan.

“Persyaratan tersebut dinilai relatif mudah bagi OPD teknis, poin utamanya terletak pada kesiapan dan validitas data serta tahapan harus diikuti secara baik dan benar. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan, juga Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan diharapkan lebih intens membangun koordinasi,” tegasnya.

Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak pesimis terkait pemangkasan anggaran pusat, khususnya TKD dan DAK 2026.

“Kondisi ini harus disikapi secara optimistis, karena terdapat program pengganti yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan TKD dan DAK,” imbuhnya.

Selain itu, OPD teknis penting untuk membangun komunikasi yang intensif dengan seluruh kementerian agar peluang mendapatkan alokasi program dan kegiatan pada 2026, dapat dimaksimalkan. Peluang tersebut masih sangat terbuka lebar dan belum terlambat untuk diupayakan.

“Seluruh hasil koordinasi dan konsultasi ini akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi komisi II DPRD, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai rekomendasi DPRD secara kelembagaan, dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen,” pungkasnya.

Pihaknya memastikan rekomendasi tersebut akan terus dipantau. Mulai dari progres pelaksanaannya hingga nanti akan dimintai pertanggungjawabanya ke OPD keknis, demi kepentingan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. (*)