Sekda Ternate Minta Lurah Serius Urus SPJ Dana Kelurahan dan DTKS

Narasitimur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan pentingnya disiplin aparatur, percepatan penyelesaian administrasi Dana Kelurahan (DK), serta akurasi data sosial dalam arahan yang disampaikannya saat program Rabu Menyapa di Kecamatan Ternate Utara, Rabu (28/1/2026).

Dalam arahannya, Rizal meminta seluruh camat, kepala bagian, lurah, dan aparatur kelurahan untuk rutin melaksanakan apel setiap hari Senin. Menurutnya, apel penting sebagai sarana koordinasi, evaluasi, dan respons cepat terhadap persoalan pelayanan publik di wilayah masing-masing.

“Kalau sudah WFA, Jumat tidak maksimal, Sabtu dan Minggu libur, itu berarti empat hari kita tidak merespons apa yang terjadi di lingkungan kita. Apalagi kalau HP dimatikan,” tegas Rizal.

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

Ia menekankan agar aparatur tetap menjaga komunikasi aktif, khususnya melalui grup WhatsApp resmi. Rizal meminta camat untuk menindaklanjuti aparatur yang tidak merespons informasi kedinasan dan menjadikannya sebagai catatan kedisiplinan.

Selain disiplin, Sekda juga menyoroti rendahnya progres input Dana Kelurahan di Kecamatan Ternate Utara. Hingga pagi hari, kata Rizal, baru sekitar empat kelurahan yang melakukan input administrasi DK, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memulai pemeriksaan pendahuluan.

“BPK sudah entry meeting dan mulai berkantor. Saya mohon Pak Lurah dan Ibu Lurah serius perhatikan SPJ Dana Kelurahan, karena ini akan menjadi bagian dari pemeriksaan tahun anggaran 2025,” ujarnya.

Rizal menegaskan bahwa beberapa kelurahan akan menjadi sampel pemeriksaan, sehingga penyelesaian SPJ harus segera dituntaskan oleh lurah bersama kasubag keuangan.

Dalam kesempatan itu, Rizal juga mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh kelurahan. Setiap kelurahan akan memiliki portal web untuk pengelolaan data terpadu, mencontoh program Kelurahan Cantik (Cinta Statistik) yang telah dijalankan di Kelurahan Toboleu.

“Web-nya sudah kita siapkan. Ini penting untuk mendukung MCP KPK 2026,” katanya.

Rizal turut mengungkapkan capaian Pemerintah Kota Ternate yang berhasil menempati peringkat pertama Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Maluku Utara pada tahun 2025 dengan capaian nilai 91 persen, melampaui capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Ini prestasi yang harus kita jaga dan tingkatkan,” ucapnya.

Di akhir arahannya, Rizal menekankan pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat kelurahan agar penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), tepat sasaran.

“Data kemiskinan harus valid dan teruji. Peran lurah dan aparatur kelurahan sangat penting untuk memastikan tidak ada data fiktif,” pungkasnya. (*)