Sinergi TPID–TP2DD Malut Jaga Stabilitas Harga dan Dorong Transformasi Digital

Narasitimur – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting (HLM) bertema “Upaya Menjaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 2026, serta Strategi Akselerasi ETPD Maluku Utara” di Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, selaku Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili.

HLM dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku Utara, para kepala daerah se-Maluku Utara, instansi vertikal, pejabat tinggi pratama lingkup Setda Provinsi Maluku Utara, serta seluruh OPD terkait.

Baca Juga:

Korban Bencana di Sasa Dapat Rumah Layak Huni dari Yayasan Nasab

Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni perkembangan inflasi terkini dan rekomendasi pengendalian harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, serta strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, khususnya akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara menyampaikan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara hingga Januari 2026 tercatat sebesar 1,48 persen (month to month/mtm). Seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi yang terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,51 persen (mtm), dengan komoditas ikan segar sebagai penyumbang utama.

Dari sisi digitalisasi, kesiapan sumber daya manusia dinilai masih perlu ditingkatkan, sementara infrastruktur dinilai cukup memadai meski masih terdapat wilayah blank spot yang perlu penguatan jaringan.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Ia mendorong peningkatan intervensi pasar melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Gubernur juga mendorong percepatan digitalisasi, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan digitalisasi transaksi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku Utara.

Dalam HLM tersebut disepakati sejumlah strategi pengendalian inflasi, antara lain perluasan program GPM serentak di 10 kabupaten/kota dengan melibatkan BUMN dan TNI/Polri, implementasi Kios Sigap Pangan (KSP) sebagai penyeimbang harga di dua kabupaten/kota IHK, optimalisasi cold storage dan pabrik es mini, pelaksanaan sidak pasar rutin dan monitoring harga, serta peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui bantuan sarana prasarana dan akselerasi penyaluran KUR.

Sementara dalam rangka akselerasi ETPD, disepakati perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah melalui QRIS dan mobile banking, percepatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah terkait KKPD bagi delapan pemerintah daerah yang belum menerbitkannya, pemetaan wilayah blank spot untuk penguatan jaringan, serta pengalokasian anggaran guna mendukung implementasi program ETPD.

Melalui HLM ini, TPID dan TP2DD Maluku Utara berkomitmen memperkuat sinergi antarinstansi guna menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi digital daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)