Penyaluran Siltap di Halmahera Barat Berjalan Normal Tanpa Potongan
Narasitimur – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Barat, Atman Hasan, menegaskan, bahwa pihaknya hingga saat ini tidak menerima laporan terkait dugaan pemotongan Penghasilan Tetap (Siltap).
Sebelumnya, beredar isu bahwa pembayaran Siltap di sembilan desa di Halmahera Barat diduga dipotong oleh oknum perangkat desa.
“Atas nama Pemerintah Desa, kami memastikan tidak ada laporan maupun keluhan terkait pemotongan Siltap,” ujar Atman kepada wartawan, Senin (13/4/2026).
Baca Juga:
Atman menjelaskan, mekanisme penyaluran Siltap berlangsung secara berjenjang dan terstruktur, dimulai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ke pihak perbankan, kemudian langsung ditransfer ke rekening masing-masing perangkat desa.
“Prosesnya jelas dan tersistem. Dana dari BKAD langsung masuk ke rekening penerima tanpa celah intervensi. Jadi isu pemotongan itu tidak sesuai fakta dan perlu diluruskan,” tegasnya.
Sementara itu, Bendahara BKAD Halmahera Barat, Arnike Saban, juga membantah tegas tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa sistem pencairan anggaran telah dirancang transparan dan akuntabel.
Menurut Arnike, penyaluran Siltap dilakukan langsung ke rekening masing-masing desa tanpa melalui perantara, sehingga tidak memungkinkan adanya pemotongan oleh pihak tertentu.
“Jika benar terjadi pemotongan, tentu akan menimbulkan reaksi dari pemerintah desa. Namun faktanya tidak ada laporan resmi yang kami terima,” ujarnya.
Arnike menambahkan, pihaknya telah memanggil pengurus APDESI Halmahera Barat, termasuk perwakilan dari sembilan desa yang disebut dalam isu, guna memastikan kejelasan informasi.
Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak rasional, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. (*)
Selanjutnya
Artikel Terkait
