Tiga Hari Terlantar di Ternate, 13 Pekerja Sekolah Rakyat Tak Bisa Pulang
Narasitimur – Sebanyak 13 pekerja pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengaku terlantar selama tiga hari di Kota Ternate setelah diberhentikan dan di-blacklist oleh pihak yang mempekerjakan mereka.
Para pekerja yang berasal dari luar Maluku Utara itu sebelumnya bekerja di proyek Sekolah Rakyat di Desa Toniku selama hampir satu bulan. Mereka mengaku datang dengan kesepakatan pembayaran upah dilakukan setiap pekan.
Salah satu perwakilan pekerja, Sabar (60), mengatakan kenyataannya pembayaran upah tidak dilakukan sesuai kesepakatan. Menurutnya, pekerja baru menerima pembayaran setelah bekerja sekitar tiga hingga empat pekan.
Baca Juga:
“Dijanjikan seminggu sekali, ternyata sampai sini sudah tiga minggu bahkan ada empat minggu baru bayaran. Itu pun kita demo dulu,” ujar Sabar saat ditemui wartawan di landmark Ternate, Selasa (11/8/2026).
Sabar menyebut, keterlambatan pembayaran tersebut membuat para pekerja sempat melakukan aksi protes dengan jumlah sekitar 100 pekerja. Aksi itu dilakukan untuk menuntut pembayaran upah yang menjadi hak mereka.
Menurutnya, setelah aksi tersebut, kelompok mereka kemudian dinyatakan di-blacklist. Sabar menilai keputusan tersebut tidak tepat karena para pekerja hanya melakukan mogok kerja untuk menuntut pembayaran upah.
“Alasannya kita demo. Kita menuntut hak kita. Kita tidak kerusuhan,” katanya.
Sabar menjelaskan, para pekerja sebelumnya dijanjikan upah sebesar Rp150 ribu per hari untuk tukang dan Rp130 ribu per hari untuk kenek. Nilai tersebut, kata dia, belum termasuk biaya makan karena kebutuhan makan ditanggung sendiri oleh pekerja.
Namun, ia mengaku para pekerja tidak mengetahui secara rinci isi dokumen perjanjian kerja yang mereka tandatangani sebelum berangkat dari daerah asal.
“Namanya orang kampung semua. Masalah yang tanda tangan itu cuma bilang, ‘ya sudah tanda tangan’. Kita tidak tahu detail-detailnya,” ujarnya.
Selain persoalan pembayaran upah, para pekerja juga mengaku harus menanggung kebutuhan sehari-hari dengan berutang di warung karena tidak memiliki uang selama bekerja. Setelah menerima pembayaran, sebagian uang tersebut langsung dikirim kepada keluarga di kampung halaman.
Sabar mengatakan, dari hasil pembayaran yang diterimanya selama bekerja, ia hanya memiliki sekitar Rp1 juta lebih untuk bertahan setelah tiba di Ternate. Sementara beberapa pekerja lainnya bahkan hanya membawa sekitar Rp900 ribu.
“Rata-rata sekitar Rp1 juta. Bahkan ada yang Rp900 ribu,” katanya.
Ke-13 pekerja tersebut kini berada di Ternate selama tiga hari sambil menunggu kepastian kepulangan. Mereka mengaku belum mendapatkan tiket maupun biaya pemulangan dari pihak yang mempekerjakan mereka.
Sabar mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka terima, kapal untuk perjalanan berikutnya baru tersedia pada 19 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat mereka khawatir tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hingga jadwal keberangkatan.
“Untuk tiket saja kita masih mikir. Ongkos dari mana?” ujarnya.
Para pekerja juga mengaku awalnya mendapat informasi bahwa masa kerja mereka berlangsung selama tiga bulan dan setelah masa kerja selesai akan difasilitasi tiket pemulangan.
Namun, mereka menyebut masa kerja tersebut belum genap satu bulan ketika persoalan pembayaran upah dan aksi protes terjadi.
Sabar berharap pihak yang mempekerjakan mereka dapat memberikan kejelasan mengenai status pekerjaan, pembayaran upah serta biaya pemulangan mereka ke daerah asal.
Ia menegaskan, para pekerja sebenarnya masih ingin bekerja apabila persoalan pembayaran upah dapat diselesaikan.
“Kalau dibayar, kita masih bisa kerja lagi,” katanya. (*)
Selanjutnya
Artikel Terkait
