Demo di DPRD Ternate Soroti Kisruh Internal, Massa Desak Dewan Fokus Kerja
Narasitimur – Puluhan massa yang tergabung dalam Institute Kata Rakyat Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (24/9/2026). Mereka menyoroti kisruh internal di tubuh DPRD dan mendesak para wakil rakyat kembali fokus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kepentingan masyarakat.
Sekitar 30 orang mengikuti aksi tersebut. Massa tiba di Kantor DPRD Kota Ternate sekitar pukul 10.30 WIT dan menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan publik di Kota Ternate.
Koordinator aksi, Ikhwanul Kiraam J Saleh, mengatakan DPRD sebagai representasi masyarakat seharusnya lebih banyak mengawal persoalan publik ketimbang mempertontonkan polemik internal kelembagaan.
Baca Juga:
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, DPRD Kota Ternate dinilai lebih banyak terseret dalam persoalan internal, termasuk saling melaporkan ke aparat penegak hukum.
“Kami melihat bahwa sebagai representasi publik, wakil rakyat hanya sibuk dengan polemik dan kisruh internal kelembagaan tanpa mengedepankan aspek pelayanan publik dan kepentingan publik,” ujar Ikhwanul dalam orasinya.
Ia menilai kondisi tersebut berlangsung ketika masyarakat Kota Ternate masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tekanan ekonomi, pengangguran, hingga kebutuhan dasar masyarakat.
“Di tengah ekonomi yang sulit dan melemah, tingkat pengangguran terbuka tinggi, kebutuhan sandang pangan dan isi perut rakyat sedang lapar dan susah, wakil rakyat sibuk dengan pertengkaran internal, saling melapor ke aparat penegak hukum,” katanya.
Massa juga meminta DPRD menghentikan polemik internal yang melibatkan sejumlah anggotanya, termasuk Anggota DPRD Kota Ternate Nurjaya Hi. Ibrahim yang disebut dalam orasi massa.
“Kami menuntut, kami meminta stop pertengkaran, stop polemik, stop saling melapor dan stop saling curhat,” tegas Ikhwanul.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta bertemu langsung dengan Nurjaya Hi. Ibrahim. Namun, saat penyampaian aspirasi berlangsung, massa hanya ditemui Pimpinan DPRD Kota Ternate, Amin Subuh dan Jamian Kolongsusu.
Selain menyoroti persoalan internal DPRD, massa membawa sejumlah isu yang dinilai lebih mendesak untuk mendapat perhatian lembaga legislatif.
Salah satunya terkait pembaruan database desil masyarakat tidak mampu. Massa mempertanyakan perubahan data desil warga yang dinilai berpotensi membuat masyarakat yang membutuhkan kehilangan akses terhadap bantuan sosial.
“Dimana keberpihakan DPRD soal ini, dan kenapa Anda sibuk berkelahi sesama Anda,” seru massa dalam orasinya.
Massa juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Kota Ternate. Mereka mempertanyakan efektivitas anggaran pengelolaan sampah yang disebut mencapai sekitar Rp10 miliar setiap tahun, sementara persoalan sampah dinilai belum terselesaikan secara tuntas.
Persoalan parkir liar dan optimalisasi pendapatan daerah turut menjadi sorotan. Massa meminta DPRD mengawasi penataan parkir di sejumlah ruas jalan sekaligus memastikan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah berjalan secara optimal.
Di sektor pertanian, massa menyoroti keterbatasan infrastruktur jalan tani dan persoalan irigasi, khususnya bagi petani yang mengelola lahan di kawasan perbukitan Kota Ternate.
Isu lain yang disampaikan adalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Massa meminta DPRD memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM karena kelangkaan dan antrean panjang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pengemudi angkutan umum.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pimpinan DPRD Kota Ternate Amin Subuh membenarkan bahwa massa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai krusial, dan perlu mendapat perhatian lembaga legislatif.
Amin menyatakan berbagai aspirasi yang disampaikan massa akan menjadi bagian dari perhatian DPRD, terutama menyangkut persoalan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat Kota Ternate.
Aksi kemudian berlangsung dengan penyampaian aspirasi massa kepada pimpinan DPRD. Massa menegaskan DPRD harus kembali menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dan mengawal persoalan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Bagi massa aksi, persoalan internal DPRD tidak seharusnya menggeser perhatian terhadap berbagai persoalan publik yang masih dihadapi masyarakat Kota Ternate. (*)
Artikel Terkait
