Tolak Pusat Latihan Militer Internasional, Mahasiswa Desak Konflik Lahan Morotai Diselesaikan

Narasitimur – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tertindas (ARIT) mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik lahan antara TNI Angkatan Udara (AU) dan masyarakat lokal, serta menolak rencana menjadikan Pulau Morotai, Maluku Utara, sebagai pusat latihan militer internasional.

Tuntutan tersebut disuarakan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Massa menilai, rencana pusat latihan militer internasional tidak boleh dipaksakan di tengah konflik lahan yang hingga kini belum tuntas. Mereka khawatir, kebijakan tersebut justru mempersempit ruang hidup masyarakat dan memperburuk persoalan penguasaan tanah di Morotai.

Baca Juga:

Kunjungi Tidore, Gubernur Sherly Hadiri Upacara Sumpah Pemuda di SMA Negeri 1

“Jika latihan militer ini dipaksakan, ruang hidup warga Morotai pasti akan dirampas dan dieksploitasi oleh mereka yang berkepentingan mendatangkan personel latihan militer,” teriak Nudin, salah satu orator aksi.

Ia menegaskan, rencana tersebut harus ditolak selama persoalan lahan antara TNI AU dan masyarakat belum diselesaikan.

“Konflik tanah yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun sampai saat ini tak kunjung diselesaikan,” sambungnya.

ARIT juga mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pusat latihan militer internasional dengan memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Selain persoalan lahan dan rencana latihan militer, massa membawa sejumlah tuntutan lain yang dinilai mendesak untuk ditangani pemerintah. Di antaranya, menolak aktivitas tambang pasir besi serta mendesak kenaikan harga komoditas lokal agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Di sektor pendidikan, mahasiswa menuntut pemerataan pembangunan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah Morotai. Mereka juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik illegal fishing yang mengancam sumber daya laut dan mata pencaharian nelayan.

Tak hanya itu, massa mendesak pemerintah memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi nelayan sebagai kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya laut.

Melalui aksi tersebut, ARIT menegaskan bahwa pembangunan dan kebijakan strategis di Morotai harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal, termasuk kepastian hak atas tanah, perlindungan lingkungan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan warga. (*)