Sofifi: Atlas Pikir Wali Kota Tidore, Ibu Kota yang Harus Memanusiakan Manusia
Rusydan Arby
Mahasiswa Doktor, The University of Alabama, Amerika Serikat
DUA JAM berdiskusi dengan Muhammad Sinen di ruang kerjanya membuka satu perspektif yang tidak sederhana tentang masa depan Sofifi. Di tengah berbagai perdebatan mengenai pembangunan ibu kota Provinsi Maluku Utara, saya justru menemukan satu pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya Sofifi dibangun?
Pertanyaan ini penting. Sebab, membangun ibu kota bukan sekadar mendirikan kantor gubernur, memperlebar jalan, membangun kawasan perkantoran, atau memindahkan aktivitas birokrasi. Lebih dari itu, ibu kota seharusnya menjadi pusat pertumbuhan yang mampu mengubah kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Baca Juga:
Sofifi memiliki posisi geografis yang strategis. Berada di Kecamatan Oba Utara, daratan Halmahera, wilayah ini berpotensi menjadi simpul pertemuan arus manusia, barang, jasa, dan aktivitas ekonomi dari berbagai daerah di Maluku Utara. Namun, posisi strategis di atas peta tidak otomatis menjadikan sebuah wilayah sebagai pusat pertumbuhan. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan: membangun konektivitas, menyatukan perencanaan, memperkuat kolaborasi, dan memastikan masyarakat menjadi bagian utama dari pembangunan.
Dalam percakapan itu, Muhammad Sinen, yang akrab disapa Ayah Erik, menyampaikan pandangan bahwa Sofifi dan Tidore harus dipikirkan secara utuh dalam perencanaan pembangunan. Saya menangkap pesan yang lebih luas dari gagasan tersebut. Sofifi tidak bisa dibangun dengan cara pandang sektoral, apalagi dengan ego kewenangan.
Sebagai ibu kota provinsi yang secara administratif berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Sofifi memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah kota maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Keduanya tidak semestinya berjalan sendiri-sendiri dalam mengurus ruang yang sama.
Di sinilah saya melihat pentingnya pemikiran Ayah Erik. Ia tidak sekadar berbicara tentang pembangunan fisik Sofifi, tetapi juga tentang bagaimana dua pemerintahan membangun kesepahaman sebelum menentukan arah pembangunan.
Gagasan ini mengingatkan saya pada pemikiran Chris Ansell dan Alison Gash dalam Collaborative Governance in Theory and Practice (2008). Keduanya menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif menempatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian langsung dari proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks Sofifi, kolaborasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pertemuan antara gubernur dan wali kota. Masyarakat Oba Utara, pelaku usaha, petani, nelayan, hingga kelompok pemuda juga harus mendapatkan ruang dalam menentukan prioritas pembangunan.
Mengapa? Karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami persoalan di wilayahnya. Mereka tahu ruas jalan yang sulit dilalui ketika hujan, kampung yang belum mendapatkan akses air bersih, hingga jalur transportasi yang menghambat aktivitas ekonomi. Pengetahuan seperti ini tidak boleh kalah oleh perencanaan yang hanya disusun dari balik meja birokrasi.
Pembangunan yang tidak mendengar masyarakat berisiko melahirkan proyek yang megah secara fisik, tetapi miskin manfaat sosial.
Persoalan berikutnya adalah pembagian kewenangan. Siapa mengerjakan apa? Siapa bertanggung jawab terhadap infrastruktur pendukung? Dan bagaimana memastikan program kedua pemerintahan tidak saling bertabrakan?
Elinor Ostrom, dalam kuliah Nobelnya Beyond Markets and States (2009), memperkenalkan pemikiran tata kelola polisentris. Gagasan ini menjelaskan bagaimana sejumlah pusat pengambilan keputusan dapat menjalankan kewenangan masing-masing, tetapi tetap membangun koordinasi untuk mencapai tujuan bersama.
Sofifi membutuhkan model seperti itu.
Ketika pemerintah provinsi membangun kawasan perkantoran, misalnya, pembangunan tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa memikirkan akses jalan, transportasi publik, jaringan air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Semua sektor itu saling berkaitan dan membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Jangan sampai gedung pemerintahan tumbuh lebih cepat daripada fasilitas publik. Jangan sampai kawasan perkantoran berkembang, tetapi masyarakat di kampung-kampung sekitarnya masih menghadapi persoalan akses jalan dan air bersih.
Kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus diterjemahkan ke dalam perencanaan, program, serta penganggaran yang saling terhubung. Sebab, kolaborasi tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas hanya akan menjadi jargon pembangunan.
Saya juga teringat pemikiran Doreen Massey dalam For Space (2005), yang melihat ruang sebagai sesuatu yang dibentuk oleh relasi dan hubungan antarmanusia.
Dengan perspektif ini, Sofifi tidak cukup dibaca melalui batas administratif dan garis-garis dalam peta. Sofifi harus dibaca melalui mobilitas kehidupan masyarakatnya.
Ada pegawai yang setiap hari menuju kantor. Ada petani yang membutuhkan akses pasar. Ada nelayan yang membutuhkan jalur distribusi hasil tangkapan. Ada warga yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Semua perjalanan itu membentuk wajah Sofifi yang sesungguhnya.
Karena itu, membangun konektivitas Sofifi, Tidore, dan daerah-daerah lain di Halmahera bukan semata-mata urusan transportasi. Konektivitas adalah cara membuka kesempatan. Jalan yang baik dapat mempertemukan petani dengan pasar. Transportasi yang terjangkau dapat mendekatkan masyarakat dengan layanan publik. Infrastruktur yang memadai dapat membuka ruang tumbuh bagi usaha kecil.
Di titik ini, gagasan Sofifi sebagai pusat pertumbuhan menemukan relevansinya.
François Perroux melalui Note sur la notion de pôle de croissance (1955) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berawal dari kegiatan penggerak yang kemudian memberikan dampak terhadap sektor-sektor lain melalui keterkaitan ekonomi.
Teori kutub pertumbuhan tersebut menghadirkan pertanyaan penting bagi masa depan Sofifi: apakah aktivitas pemerintahan dan belanja rumah tangga aparatur benar-benar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya?
Sebab, aktivitas perkantoran yang besar belum tentu menciptakan kesejahteraan apabila kebutuhan barang dan jasa seluruhnya dipasok dari luar daerah. Sofifi bisa saja ramai oleh aktivitas birokrasi, tetapi pasar lokal tidak tumbuh. Gedung bertambah, tetapi kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar tetap terbatas.
Karena itu, indikator keberhasilan pembangunan Sofifi tidak boleh hanya dihitung dari jumlah gedung, panjang jalan, besaran anggaran, atau banyaknya kantor pemerintahan yang berdiri.
Kita juga harus bertanya: berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Seberapa besar produk petani dan nelayan terserap pasar? Berapa banyak usaha kecil yang berkembang? Seberapa mudah masyarakat mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi?
Sebab, ibu kota yang maju bukan hanya yang mampu menarik orang datang untuk bekerja, tetapi juga yang mampu membuat masyarakat di sekitarnya hidup lebih sejahtera.
Dua jam percakapan dengan Muhammad Sinen membawa saya pada satu kesimpulan: masa depan Sofifi tidak bisa hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kewenangan membangun, tetapi oleh seberapa jauh para pemangku kepentingan mampu bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat.
Saya tidak menyangka, Ayah Erik memiliki prior knowledge dan cara pandang yang mendorong saya meninjau kembali makna sebuah ibu kota. Percakapan itu membuat saya melihat bahwa Sofifi bukan semata-mata tentang status sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Ia adalah tentang bagaimana sebuah pusat pemerintahan mampu membangun hubungan antardaerah, membuka kesempatan ekonomi, dan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Dalam atlas pikir itu, kantor gubernur hanyalah satu titik. Titik-titik lainnya adalah kampung, pasar, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, dan ruang-ruang kehidupan masyarakat. Garis yang menghubungkannya bukan sekadar jalan, melainkan kolaborasi, keberpihakan kebijakan, dan keberanian pemerintah menyatukan kepentingan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Sofifi bukan seberapa megah wajah ibu kotanya, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakatnya.
Sofifi tidak boleh hanya menjadi ibu kota yang terlihat di peta. Sofifi harus menjadi ibu kota yang hidup dalam keseharian rakyatnya. Sebab, pembangunan kehilangan maknanya ketika gedung-gedung tumbuh, tetapi manusia yang tinggal di sekitarnya tetap tertinggal. (*)
Artikel Terkait
