Pengadaan Karburator untuk Speedboat dan Motor Kayu di Tidore Disesuaikan dengan Keuangan Daerah

Narasitimur – Ketua Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad menegaskan, pihak akan mendukung langkah pemerintah daerah dalam pengadaan mesin karburator bagi pemilik speedboat dan motor kayu rute Rum-Ternate.
Bagi politisi PDI-Perjuangan itu, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus siap turun tangan. Meski begitu, kata dia, harus juga memperhatikan kondisi keuangan daerah.
“Jadi kalau itu untuk kebutuhan masyarakat, kita harus upayakan. Tapi lagi-lagi, kita harus lihat dulu kondisi keuangan daerah, karena kalau dihitung anggarannya capai Rp1 miliar lebih. Sementara kan yang saya dapat informasi itu, karburator harganya capai Rp5 juta per unit, jadi harus dihitung dulu,” terang dia.
Pada prinsipnya, DPRD sebagai fungsi pengawasan tetap mendorong apapun yang bisa mensejahterakan masyarakat Tidore. “Kalau anggarannya dan soal akomodir, akan kita bahas dalam pertemuan lagi dengan KUD Sadar dan pemda,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris KUD Sadar Tidore bersama sejumlah pengurus mendatangi ruang sekda Ismail Dukomalamo, Senin (6/1/2025) untuk menyampaikan aspirasi mereka soal kelangkaan minyak tanah di Tidore. Kedua belah pihak membahas soal peralihan minyak tanah ke pertalite, yang harganya jauh di atas minyak tanah. Sehingga, kedatangan mereka itu, dalam rangka mencari solusi untuk operasional pelayaran.
Usai pertemuan, sekda saat ditemui awak media mengaku, telah menerima tuntutan para pemilik armada dan memerintahkan KUD Sadar untuk membuat proposal permintaan ke pemda. Setelah dibuat, kata sekda, dirinya akan mengajukan ke wali kota kemudian akan membawanya ke DPRD untuk pembahasan lanjutan.
Meski begitu, sekda bilang, aspirasi KUD Sadar akan ditindaklanjuti, tetapi menunggu anggaran perubahan nanti. Pasalnya, untuk anggaran tahun 2025 sudah ketuk palu.
“Saya menyuruh KUD Sadar buat proposal. Intinya kami pemda akan bantu. Namun, kita juga harus bahas dengan DPRD dan kalau itu bisa kita harus sesuaikan dengan keuangan daerah,” kata sekda. (*)