Hasil Survei PRC Soal Kinerja Wali Kota Ternate Dianggap Tak Wajar

Narasitimur – Hasil survei Polmark Research Center (PRC) terkait kinerja Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, dinilai sangat naif.

Pada hasil survei yang dirilis Rabu (19/6/2024), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja wali kota disebut puas. Ini hasil survei yang tidak wajar, karena membandingkan Tauhid dengan bakal calon wali kota lainnya.

“Sangat naif, jika PRC membandingkan Tauhid Soleman sebagai wali kota dengan bakal calon seperti Ishak Naser, Sahril Abdul Rajak dan Abubakar Abdullah. Sebab, ketiga bakal calon tidak punya kewenangan dan akses terhadap pemerintahan kota,” kata Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr Muamil Sunan kepada awak media, Jumat (21/6/2024).

Baca Juga:

Kabag Ops Viral Rampas Megafon Pendemo, Polres Ternate Masih Kroscek Kronologi

Kalau hasil survei soal penyelenggaraan pemerintahan, dan koresponden yang diwawancarai adalah masyarakat lingkup pemerintahan, sudah pasti angkanya 82 persen puas.

“Jika survei terkait penyelenggaraan pemerintahan, tentunya para ASN pemkot merupakan responden yang diwawancarai. Dengan demikian semua ASN yang diwawancarai sebagai responden, akan menyatakan sangat puas atau puas dengan kinerja wali kota,” sentilnya.

Bakal calon wali kota lainnya, kata Muamil, belum bisa dinilai jika diwawancarai terkait pemerintahan kota, sebab, mereka bukan sebagai penguasa atau penyelenggara pemerintahan.
Apalagi, sambung dia, yang menjadi responden atau yang diwawancarai adalah yang memiliki jabatan seperti para kadis, camat, kabid hingga para lurah.

“Tentunya mereka menjawab sangat puas dengan kinerja wali kota. Jika menilai kinerja atau keberhasilan wali kota M. Tauhid Soleman adalah dengan menilai output, atau capaian dari visi misi Ternate Mandiri dan Berkeadilan,” sebutnya.

Muamil menegaskan, dari misi Ternate Andalan baik dari bidang ekonomi, pemerintahan dan birokrasi, lingkungan serta budaya masih banyak yang belum tercapai.

“Seperti dari sisi lingkungan di mana pengelolaan sampah, yang sangat buruk serta pelayanan air bersih,” tegasnya.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan yang tidak optimal dan ketimpangan pembangunan di tiga wilayah terluar Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM) yang masih sekedar janji-janji politik. (*)