Basri Salama Ngopi Bareng Pers Maluku Utara, Bahas Pembangunan Daerah
Narasitimur – Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara Basri Salama menggelar kegiatan ngopi dan ngobrol bersama insan pers.
Kegiatan berlangsung di kafe D’Mozaik Kota Ternate, Selasa (23/7/2024), dengan mengusung tema bertema “Peran Penting Media Lahirkan Pemimpin Serba Bisa”. Kurang lebih 80 jurnalis dan pemilik media yang ikut dalam diskusi santai itu.
Basri menjadi bakal calon kepala daerah (wakil gubernur) pertama di Malut yang sengaja mengumpulkan jurnalis untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut dibahas sejumlah isu krusial terkait kebebasan pers, fasilitasi pengusaha lokal, serta pengelolaan sumber daya alam di daerah ini. Sejumlah tokoh hadir dalam diskusi ini, menyampaikan pandangan dan usulan mereka untuk perbaikan kondisi yang ada.
Baca Juga:
Basri dalam pengantarnya menyatakan sebagai salah satu pilar demokrasi, pers harus dilibatkan dalam pembangunan daerah. Ini menjadi alasan ia berdiskusi dengan insan pers se-Malut.
“Saya tidak ingin pers menjadi wadah menyalurkan rilis-rilis pemerintah saja. Hari ini saya mengajak berdiskusi, mari kita bangun rotasi kekuasaan 5 tahunan ini dengan pendekatan yang lebih progresif, dengan melihat orang, apa mimpi besar dia,” tuturnya.
“Saya ingin para calon membicarakan ide-ide besar mereka, gagasan mereka, agar nanti ibu-ibu di tempat liliyan bisa bilang ‘saya mau pilih Taufik Madjid karena programnya begini’, dan sebagainya,” sambung mantan anggota DPD RI ini.
Menurut Basri, diskursus yang melahirkan kebijakan pro rakyat bakal membuat generasi muda tidak lagi antipati terhadap agenda-agenda politik. Keberpihakan Hanura Malut terhadap anak muda sendiro telah dibuktikan dengan mengirim empat anak muda di perwakilan DPRD Malut, yakni Sukri Ali, Iswanto, Muhammad Afif, dan Yusran Pauwah.
Di Pilkada 2024, Hanura juga mengusung calon bupati muda asal Pulau Taliabu, Sashabila Mus. Sashabila sendiri saat ini baru berusia 26 tahun.
“Saya dukung Sasha bukan karena dia anak Ahmad Hidayat Mus (politikus senior Partai Golkar, red). Tapi karena kemampuannya. Dia kuliah di London, kerja di Singapura, lalu kini kerja di salah satu perusahaan di Thamrin (Jakarta). Saat diskusi, dia paparkan soal pertanian, perikanan, UMKM. Itu yang saya dukung,” tegasnya.
Basri juga menekankan pentingnya peran pers dalam mengangkat narasi substansial dalam politik elektoral Pilkada 2024, bukan sekadar berita sensasional.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi saat ini di wilayah tersebut, di mana Maluku Utara sering terabaikan dalam diskursus nasional.
“Banyak masyarakat merasa kaget dan bingung dengan investasi yang masuk, terutama di sektor pertambangan nikel. Pilkada sering kali hanya dianggap sebagai rotasi kepemimpinan semata, tanpa adanya perubahan signifikan bagi daerah kita,” tambahnya.
Basri menekankan perlunya melahirkan pemimpin dengan ide-ide besar dan mengembalikan politik gagasan yang mulai hilang.
Ia juga mengajak anak muda untuk lebih berpartisipasi dalam politik melalui gagasan konstruktif. Namun, Basri mengakui bahwa masih minim tokoh muda dengan visi konstruktif tentang pembangunan daerah.
“Salah satu contoh nyata adalah kurangnya kajian tentang dampak ekonomi mikro dari investasi nikel terhadap masyarakat lokal. Mirisnya kajian ini belum juga ditemukan dari kalangan akademisi,” jelasnya.
“Sementara pemda masih berpikir instan dan tidak merencanakan masa depan,” tambah salah satu tokoh pemekaran Provinsi Maluku Utara ini.
Ia berharap visinya untuk Maluku Utara dapat membawa perubahan signifikan dan mengembalikan politik gagasan yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, Basri menekankan pentingnya memastikan kebebasan pers dalam memberitakan informasi, mengontrol, dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah perlu mendorong kemandirian pers melalui program yang kolaboratif,” ujar Basri.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data pendapatan daerah, terutama di sektor industri pertambangan, serta mengatasi kemiskinan pascatambang.
“Menumbuhkan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus menjadi prioritas dalam program pembangunan yang inklusif dan kolaboratif,” jelas Basri.
Ia pun mengingatkan akan bahaya politisasi birokrasi yang dapat menghambat pembangunan daerah.
Sementara itu, Adnan Ways, owner Piling News, mengkritik pemerintah daerah yang dinilai kurang memberikan fasilitasi bagi para vendor atau pengusaha lokal di tengah arus investasi yang masuk.
“Kerja sama profesional yang progresif diperlukan untuk merawat optimisme warga dan pemerintah,” ujar Adnan. Ia juga menyoroti minimnya kontribusi pemerintah daerah terhadap media lokal.
Jurnalis Tandaseru.com, Ardian Sangaji, menyoroti rendahnya indeks kebebasan pers di Maluku Utara, yang berada dua tingkat di bawah rata-rata nasional.
“Penyebab utamanya adalah pengabaian pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi,” kata Ardian.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan intervensi aparat penegak hukum dalam proses politik, serta kekhawatiran bahwa pilkada kali ini tidak bebas dari kepentingan oligarki.
“Ada juga dugaan penyimpangan keuntungan dari sumber daya alam yang perlu diinvestigasi lebih lanjut,” tambahnya.
Reporter Istana FM Fajarrudin Limau menambahkan, pentingnya komitmen pemerintah dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada warga di sekitar tambang.
“Jangan sampai izin tambang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat,” tandas Jaja.
Diskusi yang dipandu oleh Founder Halmahera Post.com, Firjal Usdek itu, diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara, untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kebebasan pers, pengusaha lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. (*)
Artikel Terkait
