Diknas Tidore Akan Dipanggil Terkait Mata Pelajaran Baru untuk SD

Narasitimur – Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan akan melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Tidore, guna membahas penerapan kurikulum merdeka dengan memasukan mata pelajaran muatan lokal Bahasa Tidore, untuk kelas IV (Empat) SD.

Sekretaris komisi 1, Sarmin Mustari, saat diwawancara Kamis (16/1/2025) mengaku, sampai saat ini pihaknya belum membahas secara detail terkait mata pelajaran Bahasa Tidore, untuk siswa kelas 4 SD. Kendati demikian, komisi 1 tetap memdukung rencana yang dilakukan diknas tersebut.

“Sampai sekarang kami belum melakukan pertemuan dengan diknas, tetapi setelah kunjungan kerja ini, akan kami rapat bersama dan meminta keterangan ataupun data terkait kurikulum merdeka itu. Paling tidak kami akan tanyakan apakah ini sudah dimasukan ke kurikulum merdeka tahun ini atau belum,” kata Sarmin, yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PAN-RB di Jakarta.

Baca Juga:

Ikut Rapat Validasi SPPG di Sorong, Kadis Ketpang Ternate Tekankan Pentingnya Kesiapan Pangan

Terkait buku ajar muatan lokal Bahasa Tidore, kata Sarmin, belum ada. Sehingga penting juga dikoordinasikan nanti, dengan diknas selaku mitra komisi 1.

Sarmin mempertanyakan pertimbangan apa sehingga mata pelajaran Bahasa Tidore mulai diterapkan pada murid kelas 4 SD. Meski secara teknis dilakukan oleh diknas, tetapi, kata dia, komisi 1 juga perlu mengetahui alasan penerapan tersebut.

Pada prinsipnya, jika tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, komisi 1 siap dan akan mendukung penuh langkah pemerintah tersebut.

“Nah, itu yang akan kami tanyakan juga. Kenapa mulainya dari kelas 4 SD dan tidak dari kelas dasar seperti PAUD,” ucapnya.

Selain kurikulum, politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti kekurangan tenaga guru di Tidore kepulauan, khususnya di Oba.

“Nanti kami akan jadwalkan rapat kerja dengan diknas. Dan bukan hanya soal kurikulum, tetapi ada pula pembahasan terkait tenaga pengajar. Karena kami juga dapat masukan dari teman-teman di daratan Oba, soal kekurangan guru,” tambah Sarmin.

Sarmin menambahkan, bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait seleksi PPPK tenaga guru di Tidore.

Sekadar diketahui, Pemkot Tidore mendapat kuota PPPK sebanyak 1.700. Namun, pada tahap I yang dinyatakan lulus yakni 986 peserta.

Olehnya itu, dari pertemuan tersebut, komisi 1 dan BKPSDM Tidore meminta Kementerian PAN-RB, untuk mempertimbangkan sisa kuota PPPK Tidore agar bisa terisi. (*)