Krisis Mitan di Halmahera Barat: Kadis Perindagkop Absen di RDP DPRD
Narasitimur – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Halmahera Barat, Zefanya Murary, menjadi sorotan setelah tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Halbar pada Kamis (8/5/2025).
Rapat tersebut dijadwalkan untuk membahas persoalan kelangkaan minyak tanah yang belakangan dikeluhkan warga.
Ketidakhadiran Zefanya dalam forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dan pencarian solusi tersebut memicu kekecewaan dari anggota dewan dan para pemilik pangkalan minyak tanah yang hadir.
Baca Juga:
Ketua Komisi II DPRD Halbar, Joko Ahadi, menilai absennya Kepala Disperindagkop sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini masalah serius. Meski terlihat sepele, dampaknya sangat besar bagi masyarakat bawah. Kami ingin duduk bersama mencari solusi, tapi justru diabaikan,” kata Joko.
Ia juga menyayangkan sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan Disperindagkop.
Menurutnya, ketidakhadiran tanpa penjelasan resmi mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan para pelaku distribusi.
“Cukup hadir dan jelaskan kondisi yang sebenarnya. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tapi soal mencari jalan keluar bersama. Kita ini mitra, bukan lawan,” tegasnya.
Kelangkaan minyak tanah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Sejumlah pemilik pangkalan juga mengaku tidak mendapat pasokan sesuai kontrak dari agen, tanpa ada penjelasan dari instansi terkait.
Para pemilik pangkalan berharap pemerintah daerah, khususnya Disperindagkop, segera turun tangan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Tanpa koordinasi yang baik, mereka khawatir distribusi akan terus terganggu dan keresahan masyarakat semakin meluas. (*)
Artikel Terkait
