Dana Desa Terpangkas, Perangkat Desa Halbar Geruduk Kantor Bupati

Narasitimur – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi Halmahera Barat bersama BPD, kader Posyandu, dan unsur Badan Sara’a menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat, Senin (8/12/2025). Mereka menuntut pembatalan PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan percepatan pembayaran Siltap perangkat desa yang tertunda tiga bulan.

Massa menilai PMK 81/2025 menyebabkan pengurangan signifikan pada alokasi Dana Desa, sehingga mengganggu layanan pemerintahan desa. Aksi tersebut diterima melalui audiensi resmi yang dipimpin Bupati Halmahera Barat James Uang, didampingi Wakil Bupati Djufri Muhamad serta jajaran pemerintah daerah.

Bupati James menegaskan bahwa PMK 81 merupakan kebijakan pemerintah pusat, namun Pemkab Halbar akan menyampaikan keberatan Apdesi melalui surat resmi kepada Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memerintahkan Asisten III dan Kabag Hukum Setda Halbar menyiapkan draf surat tersebut.

Baca Juga:

Angka HIV di Morotai Melonjak, RSUD: Desember Capai 103 Kasus Aktif

Terkait keterlambatan pembayaran Siltap, James menyatakan akan mengecek ketersediaan anggaran di Badan Keuangan Daerah. “Jika anggarannya tersedia, saya akan instruksikan agar Siltap segera dibayarkan,” tegasnya.

Dalam audiensi itu, James juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah tertekan. Sekitar Rp100 miliar pendapatan belum terealisasi, termasuk DBH kurang bayar sekitar Rp48 miliar serta DBH provinsi Rp10–15 miliar. Selain itu, Pemkab Halbar diproyeksikan mengalami pengurangan TKD sekitar Rp203,9 miliar pada 2026.

“Atas kondisi ini, kami akan mengundang Apdesi dan DPRD untuk membahas prioritas anggaran tahun depan. PMK baru ini sangat berdampak pada desa,” kata James.

Wakil Bupati Djufri Muhamad menambahkan, tekanan akibat PMK 81/2025 sangat terasa di wilayah timur yang akses dan potensi pendapatannya terbatas. Terbitnya regulasi tersebut menjelang akhir tahun anggaran disebut mempersulit penyusunan APBDes.

“Di satu sisi pemerintah mendorong program seperti Koperasi Merah Putih dan penguatan BUMDes, tetapi Dana Desa justru berkurang,” ujar Djufri. Ia berharap aspirasi daerah, termasuk dari Halbar, dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada desa. (*)