Wabup Rio, Kadistan, dan Bapperida Morotai Hadiri High Level Meeting TPID dan TP2DD di Ternate
Narasitimur – Wakil Bupati Pulau Morotai bersama bersama Kepala Dinas Pertanian Pulau Morotai dan Bidang Ekonomi Bapperida Pulau Morotai, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu, berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Jumat (08/05/2026).
Kegiatan strategis tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OJK, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala Bulog Ternate, Kepala Pertamina Ternate, para Bupati/Walikota, serta pimpinan OPD dan anggota TPID/TP2DD se-Maluku Utara.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, atas kolaborasi yang solid dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Maluku Utara.
Gubernur mengungkapkan bahwa inflasi Maluku Utara yang sempat menyentuh angka 5 persen pada Maret 2026 menjelang ramadan, kini berhasil ditekan secara signifikan.
Meskipun inflasi berhasil dikendalikan, Gubernur menyoroti masih tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan beras masih dipasok dari luar daerah, termasuk belum adanya produksi mandiri untuk ayam potong dan telur.
Sebagai langkah solusi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk pengembangan kawasan peternakan ayam petelur seluas 5 hingga 10 hektar.
Pemerintah Provinsi menargetkan pada tahun 2026 Maluku Utara sudah mampu memproduksi telur secara mandiri guna menekan tingginya harga telur, yang saat ini mencapai lebih dari 50 persen dibandingkan harga di Pulau Jawa dan Sulawesi.
Selain itu, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap distribusi program “Minyak Kita”. Saat ini distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut telah berjalan di tiga titik utama yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Sofifi dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700.
Ke depan, Pemerintah Provinsi akan melakukan evaluasi sekaligus memperluas distribusi ke delapan kabupaten lainnya di Maluku Utara, khususnya wilayah Halmahera, agar harga minyak goreng di pasar tradisional dapat tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyak Kita yang seharusnya 600 ribu liter, namun saat ini baru tersedia 100 ribu liter di gudang,” tambah Gubernur.
Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin di 10 kabupaten/kota untuk komoditas utama seperti beras, bawang, cabai, dan tomat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan secara proporsional ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Dalam mendukung ketahanan pangan daerah, Pemerintah Provinsi bersama Kementerian Pertanian juga memperoleh dukungan program cetak sawah baru seluas 10.000 hektar serta aktivasi kembali lahan sawah seluas 4.600 hektar di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur.
Sementara pada sektor logistik, Bulog RI telah mengalokasikan pembangunan enam titik gudang baru di Maluku Utara, guna memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi pangan daerah.
Di bidang percepatan digitalisasi dan peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Himbara juga mendorong akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat. Saat ini tercatat sekitar 700 nelayan sedang dalam proses pengajuan bantuan KUR, untuk memperkuat modal usaha mereka.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota, agar segera melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah masing-masing, khususnya terhadap harga bahan pokok strategis menjelang Iduladha.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Iduladha dengan harga yang ekonomis dan terjangkau,” tegas Gubernur.
Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, mempercepat digitalisasi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. (*)
Artikel Terkait
