Pemkab Halmahera Barat Kembali Raih Opini WTP ke-9 dari BPK Malut
Narasitimur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi ini merupakan capaian opini WTP ke-9 yang berhasil diraih Pemkab Halmahera Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut dilakukan oleh BPK Perwakilan Maluku Utara, kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD Halmahera Barat dalam agenda resmi yang berlangsung di Kota Ternate, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga:
Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Halmahera Barat kembali meraih opini WTP yang ke-9. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN, pimpinan OPD, serta DPRD yang selama ini turut mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar James.
Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
Menurut James, pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Seluruh perangkat daerah diminta terus melakukan pembenahan administrasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“WTP bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya,” katanya.
James juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin profesional dan berkualitas.
“Kami akan terus berupaya memperbaiki segala kekurangan yang masih menjadi catatan BPK. Rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Keberhasilan meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjaga standar pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan capaian ini, Pemkab Halmahera Barat berharap dapat terus mempertahankan kepercayaan publik, serta meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mendukung pembangunan daerah, yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain menjadi kebanggaan bagi daerah, opini WTP ke-9 juga diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur pemerintah, untuk terus bekerja secara profesional demi kemajuan Halmahera Barat. (*)
Artikel Terkait
