Wawali Ternate Dorong Aparatur Kuasai Penilaian Aset Daerah

Narasitimur — Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, mendorong aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang penilaian aset daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Nasri saat membuka Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Tingkat Dasar Batch 1 Tahun 2026 di Kantor KPKNL Ternate, Senin (22/6/2026).

Dalam sambutannya, Nasri menyampaikan apresiasi kepada Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Baca Juga:

Ribuan Mahasiswa KKN Unkhair dan UGM Siap Jalankan Program di Ternate

Ia mengatakan, Barang Milik Daerah merupakan aset yang memiliki nilai strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Penilaian aset menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan barang milik daerah karena menghasilkan informasi nilai yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” kata Nasri.

Menurutnya, hasil penilaian aset tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam pemanfaatan aset, kerja sama pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, hingga optimalisasi aset untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Nasri menilai kompetensi aparatur yang menjalankan fungsi penilaian menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola aset yang profesional dan berkelanjutan. Terlebih, Kota Ternate sebagai daerah kepulauan yang terus berkembang membutuhkan sumber daya manusia yang memahami tata kelola aset secara baik.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip penilaian, standar penilaian yang berlaku, metodologi penilaian aset, serta aspek etika dan integritas profesi.

Selain menjadi sarana peningkatan kapasitas, pelatihan itu juga diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan membangun jejaring profesional yang dapat memperkuat kolaborasi antardaerah dalam pengelolaan aset pemerintah.

Nasri juga mengajak seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik. (*)