Seminar di Ternate, Mendes Perkuat Sinergi Percepatan Kopdes Merah Putih
Narasitimur – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemerintah daerah di Maluku Utara untuk bersama-sama menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa.
Ajakan itu disampaikan Yandri saat menghadiri Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Maluku Utara di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Rabu (5/8/2026).
Menurut Yandri, seminar tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan program Kopdes Merah Putih yang kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Baca Juga:
“Ini cara kami membuka ruang publik untuk menyampaikan informasi secara utuh kepada para pengambil kebijakan, kepala desa, perangkat desa, BPD, pendamping desa, kepala daerah, kampus, organisasi kepemudaan, hingga organisasi masyarakat agar memiliki pemahaman yang sama tentang Kopdes Merah Putih,” kata Yandri.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Karena itu, koordinasi dan komunikasi yang baik harus terus dibangun agar setiap kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.
Yandri menjelaskan, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai koperasi, tetapi juga akan menjadi pusat layanan pemerintah di desa. Berbagai layanan seperti penyaluran bantuan sosial, distribusi barang bersubsidi, layanan PT Pos, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga kebutuhan pokok masyarakat akan dipusatkan di koperasi tersebut.
“Ini adalah infrastruktur pemerintah di desa. Karena itu, kita harus mengawal dan menyukseskannya bersama-sama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yandri juga meminta kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memastikan pengelolaan Kopdes dilakukan secara profesional melalui musyawarah desa.
Menurutnya, pengurus maupun tenaga kerja koperasi harus dipilih berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan maupun hubungan kekeluargaan.
“Kami ingin pengelolanya benar-benar profesional. Jangan karena faktor suka atau tidak suka, atau karena hubungan keluarga. Program ini harus berhasil karena manfaatnya untuk masyarakat desa,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap pembangunan Kopdes Merah Putih, termasuk menyelesaikan berbagai kendala seperti ketersediaan lahan agar program tersebut dapat berjalan sesuai target di seluruh daerah, termasuk di Maluku Utara. (*)
Artikel Terkait
