Morotai Siapkan Aplikasi Terintegrasi untuk Permudah Pelayanan Kesehatan

Narasitimur – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mempresentasikan rencana aksi pengembangan aplikasi Morotai Sehat dalam Kursus Pemantapan Kepala Daerah yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (23/7/2026).

Presentasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian kursus yang diikuti para kepala daerah selama sekitar dua pekan. Rusli mengusung tema “Inovasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan” melalui pengembangan aplikasi Morotai Sehat.

Aplikasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan sosial dalam satu sistem digital yang akan diimplementasikan secara bertahap pada periode 2026–2029.

Baca Juga:

Reses Ahmad Sahroni ke Ternate Pakai Jet Pribadi

Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan Morotai Sehat merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Menurutnya, selama ini pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, kepesertaan BPJS, dan layanan sosial masih berjalan secara terpisah sehingga menyulitkan masyarakat.

Melalui Morotai Sehat, masyarakat nantinya cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan. Sistem akan menghubungkan data kependudukan, kepesertaan BPJS, data sosial, hingga fasilitas kesehatan agar proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain itu, inovasi tersebut juga ditujukan untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS diharapkan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui mekanisme verifikasi yang terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menegaskan keberhasilan Morotai Sehat tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan integrasi data, koordinasi antarinstansi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)