APBD-P Tidore: Belanja Dipangkas Rp128 Miliar, Pemda Prioritaskan Kebutuhan Dasar
Narasitimur – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memangkas belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 hingga sekitar Rp128,24 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja operasi dan belanja modal, sebagai konsekuensi penyesuaian pendapatan serta evaluasi terhadap sejumlah kegiatan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kamis (24/9/2026).
Muhammad Sinen menjelaskan, belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp87.126.942.539, sementara belanja modal dipangkas Rp41.113.533.925.
Baca Juga:
Menurutnya, efisiensi tersebut diarahkan pada belanja dan kegiatan yang dinilai belum mendesak. Konsekuensinya, sejumlah target kinerja harus kembali disesuaikan.
Meski ruang fiskal terbatas, pemerintah daerah memastikan sejumlah sektor dasar tetap menjadi prioritas. Alokasi tersebut antara lain kesehatan sebesar Rp158.486.684.823, pendidikan Rp194.724.615.652 atau 22,52 persen, serta infrastruktur dasar Rp170.309.926.033 atau 19,70 persen.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp5.607.832.700 untuk persampahan, Rp8.823.106.460 untuk pertanian dan perikanan, Rp6.145.000.000 untuk pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sekitar Rp29,48 miliar untuk UMKM.
Pemkot juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4.211.489.851 untuk mengantisipasi dampak bencana El Nino.
Pada sisi transfer, belanja bantuan keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) juga meningkat sebesar Rp26.481.045.450. Kenaikan itu berkaitan dengan perubahan alokasi ADD dari sebelumnya 5 persen menjadi 10 persen.
Pendapatan Naik Rp44,4 Miliar
Di sisi pendapatan, Muhammad Sinen menjelaskan adanya kenaikan sebesar Rp44.427.000.000. Tambahan tersebut merupakan akumulasi penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara target PAD dinaikkan Rp2,5 miliar. Tambahan tersebut bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Tidore.
Pemerintah menetapkan kenaikan itu dengan mempertimbangkan realisasi dan potensi pendapatan yang masih dapat dicapai hingga akhir tahun anggaran. Hingga Juli 2026, realisasi pendapatan BLUD RSD Tidore disebut telah mencapai 65 persen.
SiLPA Dikoreksi, Utang Pihak Ketiga Jadi Perhatian
Persoalan pembiayaan juga menjadi sorotan dalam jawaban pemerintah daerah.
Muhammad Sinen menjelaskan, SiLPA sebelum perubahan sebesar Rp174.929.715.339 sebelumnya diasumsikan mencakup adanya kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, realisasi pencairan DBH yang diterima hanya Rp25.395.871.000.
Karena itu, SiLPA dalam Perubahan APBD 2026 menggunakan angka hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana tersebut diarahkan untuk menutup defisit sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Selain itu, Pemkot Tidore mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar kepada Perumda Ake Mayora. Penyertaan modal tersebut ditujukan untuk memperkuat pelayanan perusahaan daerah, yang saat ini sumber pendapatannya antara lain berasal dari pajak air bawah tanah.
Muhammad Sinen meminta DPRD mencermati kembali setiap program dan kegiatan dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Ia berharap pembahasan tidak sekadar mengejar keseimbangan angka, tetapi memastikan setiap anggaran memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan agar dapat dinilai dan diboboti, sehingga Rancangan Perubahan APBD ini lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Muhammad Sinen.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Ridwan Yamin dan dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, Forkopimda, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, serta pimpinan OPD. (*)
Artikel Terkait
