Dinilai Tidak Peka, Rusydan Tagih Bukti Kinerja Wali Kota Ternate
Narasitimur – Pengamat perkotaan Rusydan Arby menilai Wali Kota Ternate perlu lebih peka terhadap persoalan masyarakat dan memperkuat pengawasan langsung terhadap kinerja birokrasi. Sejumlah masalah mendasar, mulai dari sampah, pelayanan air bersih, penataan ruang hingga pengelolaan aset daerah, dinilai masih membutuhkan penanganan serius dan terukur.
Rusydan yang mengaku pernah menjadi tenaga ahli wali kota menilai, berbagai persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurut dia, keberhasilan kepemimpinan tidak cukup diukur dari program dan kebijakan yang disusun, tetapi harus terlihat dari perbaikan pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Persoalan sampah, pelayanan air bersih, ketidakkonsistenan penataan ruang antara kawasan resapan dan kawasan terbangun, serta pengelolaan aset daerah, termasuk Plaza Gamalama, masih membutuhkan penanganan serius dan terukur,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia menilai, dengan pengalaman birokrasi yang dimiliki, mulai dari lurah, camat hingga wali kota, pemimpin daerah semestinya mampu membaca persoalan kota secara lebih komprehensif. Karena itu, keterlibatan langsung di lapangan dinilai penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga.
Menurut Rusydan, laporan dari jajaran perangkat daerah tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk menguji kesesuaian laporan dengan kenyataan, sekaligus memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan administratif.
Soroti Birokrasi yang Masih Berorientasi pada Rutinitas
Selain persoalan pelayanan publik, Rusydan turut menyoroti pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilainya belum sepenuhnya menunjukkan inisiatif dan responsivitas.
Dalam pengamatannya, baru sebagian pejabat yang aktif turun ke lapangan. Sementara itu, kebiasaan bekerja di balik meja dan menunggu arahan pimpinan masih terlihat, terutama pada sebagian pejabat eselon III dan II.
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi bagi Wali Kota Ternate. Pimpinan daerah dinilai memiliki peran penting dalam membangun budaya kerja yang menuntut aparatur lebih tanggap, berinisiatif, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya.
Rusydan menilai, birokrasi yang hanya bergerak berdasarkan rutinitas dan instruksi berisiko membuat persoalan masyarakat terlambat ditangani. Padahal, dinamika perkotaan membutuhkan aparatur yang mampu membaca masalah, mengambil langkah sesuai kewenangan, serta memastikan setiap kebijakan memberikan hasil nyata.
“Wali kota perlu mendorong aparatur agar lebih tanggap, berinisiatif, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya,” tegasnya.
Kepemimpinan Harus Terlihat dari Hasil Kerja
Dalam pandangannya, kepemimpinan Wali Kota Ternate juga perlu mencerminkan prinsip kepemimpinan transformasional yang dikembangkan James MacGregor Burns. Pendekatan ini menekankan hubungan timbal balik antara pemimpin dan masyarakat untuk mendorong perubahan serta mencapai tujuan bersama.
Rusydan menilai, prinsip tersebut relevan diterapkan dalam tata kelola pemerintahan Kota Ternate. Pemimpin tidak hanya bertugas memberikan arahan, tetapi juga harus mampu mendengar aspirasi warga, menggerakkan birokrasi, dan membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kota.
Ia mengingatkan, kecenderungan untuk mencari aman dan terpaku pada rutinitas birokrasi dapat menghambat kemajuan daerah. Karena itu, evaluasi terhadap pola kepemimpinan dan kinerja aparatur perlu dilakukan agar pemerintah tidak terjebak pada kegiatan administratif tanpa perubahan berarti bagi masyarakat.
Bagi Rusydan, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pembangunan Kota Ternate. Ia berharap Wali Kota lebih responsif dalam membaca kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah bekerja berdasarkan target dan hasil yang terukur.
“Sebagai masyarakat, kami tidak akan bosan mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan harus terlihat dari pelayanan yang membaik dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.
Penilaian tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan pemerintah kota bukan hanya menyusun program, melainkan memastikan pelaksanaannya menjawab persoalan mendasar masyarakat. Persoalan sampah, air bersih, tata ruang, dan pengelolaan aset daerah membutuhkan langkah konkret, konsistensi kebijakan, serta pengawasan yang berkelanjutan. (*)
Artikel Terkait
