Pemda Halmahera Timur Jadi Satu-satunya Kabupaten di Malut yang Terima Award dari Menteri BKKBN

Narasitimur – Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Maluku Utara, Ricky Chairul Richfat menerima penghargaan Komitmen Anggaran Daerah Penunjang Program Pendataan Keluarga Berencana 2025.

Pemerintah Daerah Halmahera Timur menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara, yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dalam sebuah seremoni resmi di Auditorium kantor Kemendagri/BKKBN, pada Rabu (26/11/2025) sekira pukul 10.30 WIB.

Apresiasi ini diberikan atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan dukungan anggaran yang konsisten, terhadap program pendataan keluarga, salah satu program strategis nasional untuk menjamin tersedianya basis data keluarga yang akurat.

Baca Juga:

Gandeng BNN, Pemdes Morodadi Morotai Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Dalam kesempatan itu, Sekda Ricky menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi penting bagi Halmahera Timur, untuk terus memperkuat program kependudukan dan keluarga berencana.

“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Halmahera Timur berkomitmen kuat mendukung pendataan keluarga sebagai dasar perencanaan pembangunan. Kami memastikan bahwa alokasi anggaran daerah tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar diarahkan untuk memperkuat data, pelayanan, dan implementasi program KB di lapangan,” ujar Sekda Ricky.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkolaborasi dengan BKKBN dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas data keluarga serta mendorong tercapainya target pembangunan kependudukan di 2025.

“Kami berharap dukungan ini dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat melalui program yang lebih tepat sasaran. Pendataan yang kuat berarti perencanaan yang lebih baik, dan pada akhirnya, pembangunan yang lebih berpihak pada kebutuhan warga,” tambahnya.

Penghargaan ini sekaligus mengukuhkan Halmahera Timur sebagai daerah yang proaktif dalam mendukung kebijakan nasional di sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemerintah daerah berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten lain di Maluku Utara. (*)