Wawali Ternate Soroti Pendataan Potensi PAD yang Belum Optimal

Narasitimur – Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar menyoroti belum optimalnya pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai berdampak pada penetapan target penerimaan daerah.

Nasri mengungkapkan, sebelumnya ia rutin menerima pembaruan data setiap pekan. Namun, setelah terjadi pergantian kepala badan terkait, pembaruan data tersebut tidak lagi berjalan.

“Sejak pergantian pimpinan, data terakhir belum kami terima. Padahal data ini penting sebagai dasar penentuan target PAD,” ujar Nasri, Senin (15/12/2025).

Baca Juga:

Kesepakatan Pemkot Ternate–Ditjenpas Malut Fokus Penerapan Pidana Sosial

Menurutnya, sejak diberi mandat untuk mengoordinasikan peningkatan PAD, ia telah mendorong pembaruan data potensi dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pendataan ulang sebagai dasar penyusunan target tahun anggaran 2026.

Namun hingga kini, upaya tersebut belum berjalan maksimal. Alasan yang kerap disampaikan OPD, kata Nasri, adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pendataan.

Nasri menilai, pendataan seharusnya dapat dilakukan hingga ke tingkat kelurahan karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berada di wilayah tersebut.

“Pembangunan rumah, kos-kosan, kontrakan, restoran, rumah makan, hingga kafe semuanya berada di kelurahan. Kalau kelurahan melakukan pendataan potensi, maka data itu pasti tersedia, bukan hanya PBB, tetapi juga pajak dan retribusi lainnya,” katanya.

Ia mengaku telah menyarankan agar pendataan diserahkan kepada kelurahan dengan disertai kewajiban pelaporan dan sanksi jika tidak dijalankan. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor pasar dan retribusi, yang menurutnya masih memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal.

Nasri menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi harapan utama Pemerintah Kota Ternate, terutama di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Potensi kita sebenarnya besar. Tapi kita tidak bisa menentukan target yang tepat kalau tidak punya data potensi yang valid. Jangan sampai target ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi riil,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembenahan pendataan potensi harus menjadi langkah awal sebelum berbicara lebih jauh mengenai kebocoran pendapatan.

“Kita mulai dulu dari pendataan potensi untuk menentukan target yang realistis dan terukur. Itu yang paling mendasar,” kata Nasri. (*)