Musrenbang RKPD 2027 Morotai Selatan Barat Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Narasitimur – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menjadi wadah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulau Morotai itu berlangsung di Kantor Camat Morotai Selatan Barat, Jumat (13/2/2026).

Camat Morotai Selatan Barat Syamsul Bachri Y. Noho mengatakan, Musrenbang kecamatan merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Baca Juga:

Wawali Tidore Ikut HLM TPID-TP2DD, Fokus Kendalikan Harga Jelang Ramadan

“Melalui musrenbang ini, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam menyelaraskan aspirasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Syamsul, forum Musrenbang menjadi sarana strategis bagi pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk mengusulkan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan warga, sebelum disinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak peserta Musrenbang untuk aktif memberikan masukan yang konstruktif dan mengedepankan kepentingan bersama.

“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan. Tanpa keterlibatan aktif, program yang disusun berpotensi tidak tepat sasaran,” katanya.

Syamsul berharap, melalui Musrenbang RKPD 2027 ini dapat dihasilkan usulan program yang prioritas, realistis, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Morotai Selatan Barat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)