Malut Halal Fair 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ekonomi Syariah dan UMKM

Narasitimur – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku Utara resmi membuka kegiatan Malut Halal Fair 2026 bertema “Halal Synergy Membangun Ekonomi Syariah Mandiri” di Gedung Dhuafa Center, Rabu (4/3/2026).

Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda selaku Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Maluku Utara, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) KH. Sholahudin Al Aiyub, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, dan media.

Direktur Eksekutif KNEKS, KH. Sholahudin Al Aiyub dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, penyelenggaraan Malut Halal Fair 2026 menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi sekadar kegiatan seremonial, tetapi telah menjadi bagian dari arus utama pembangunan.

Baca Juga:

Sekwil Pemuda Muhammadiyah Lantik Pengurus PM Halmahera Barat Periode 2024-2028

Ia menilai, melalui penguatan literasi serta sinergi lintas instansi bersama Bank Indonesia dan KDEKS, ekosistem halal di Maluku Utara berpotensi berkembang lebih kuat dan bahkan menjadi model pengembangan ekonomi syariah di kawasan Timur Indonesia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila mengatakan Malut Halal Fair merupakan bagian dari rangkaian National Halal Fair yang untuk kedua kalinya digelar di Maluku Utara setelah pelaksanaan perdana pada Ramadan 2025.

Menurutnya, kegiatan ini mengusung tiga pilar utama pengembangan ekonomi syariah, yakni penguatan Halal Value Chain, penguatan sektor keuangan syariah, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial syariah yang diiringi peningkatan literasi ekonomi syariah masyarakat.

Handi menjelaskan, Maluku Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari total sekitar 1,36 juta penduduk, sebanyak 1,026 juta jiwa atau sekitar 75,7 persen merupakan muslim.

“Dengan pangsa pasar yang besar dan karakteristik masyarakat di Maluku Utara, ekonomi dan keuangan syariah memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif,” ujarnya.

Dalam Malut Halal Fair 2026, berbagai kegiatan diselenggarakan, di antaranya talkshow dan sosialisasi terkait pembiayaan UMKM, edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah dan QRIS, serta literasi ekonomi syariah bagi masyarakat.

Selain itu, juga digelar sejumlah kompetisi seperti lomba cerdas cermat ekonomi syariah, lomba business plan pengembangan pesantren mandiri, lomba modest fashion designer, halal chef, lomba konten ekonomi syariah, hingga lomba dakwah.

Kegiatan ini juga menghadirkan bazaar UMKM binaan BI Maluku Utara, layanan sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI, edukasi serta penyaluran ZISWAF, dan layanan penukaran uang bagi masyarakat selama Ramadan.

Terkait layanan penukaran uang, BI Maluku Utara mencatat dari total Rp933 miliar yang disiapkan untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri, hingga awal Maret telah terealisasi Rp149,498 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari penarikan perbankan Rp132,469 miliar dan penukaran masyarakat Rp17,029 miliar.

Penukaran uang di Dhuafa Center berlangsung hingga 6 Maret 2026 melalui aplikasi PINTAR dengan membawa KTP serta bukti pemesanan saat melakukan transaksi.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Malut Halal Fair 2026 sebagai langkah strategis dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Menurutnya, Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan industri halal di kawasan timur Indonesia, didukung oleh potensi sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta karakter masyarakat yang religius.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata Sherly, berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sertifikasi halal, memperluas akses pembiayaan syariah, serta meningkatkan literasi ekonomi syariah masyarakat. (*)