TNI Bubarkan Nobar Film di Ternate, Praktisi Hukum Soroti Intimidasi Ruang Sipil

Narasitimur — Praktisi hukum Muhammad Tabrani mengkritik tindakan aparat TNI yang menghentikan pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Benteng Oranje, Ternate, Jumat malam (8/5/2026).

Menurut Tabrani, alasan aparat yang mendasarkan penghentian kegiatan pada potensi reaksi publik dan komentar di media sosial merupakan logika yang problematik dalam negara demokrasi.

“Kalau ukuran boleh-tidaknya sebuah kegiatan ditentukan oleh netizen, maka ruang sipil sedang diserahkan pada tirani massa media sosial. Dalam negara hukum, pembatasan kegiatan harus didasarkan pada ancaman nyata dan terukur, bukan asumsi atau tekanan opini,” kata Tabrani, Sabtu (9/5/2026).

Baca Juga:

Kesal Ditegur Guru, Dua Siswa Diduga Coba Bakar Sekolah di Ternate

Ia menilai alasan aparat yang menyebut kegiatan dihentikan agar tidak dipolitisasi juga terlalu kabur dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

“Hampir semua isu publik bisa dipolitisasi, mulai dari lingkungan, tambang, kemiskinan hingga bencana alam. Kalau logika ini dipakai, maka seluruh kritik sosial bisa dihentikan atas nama mencegah politisasi,” ujarnya.

Tabrani mengatakan film dokumenter justru merupakan medium untuk membuka fakta dan percakapan publik. Karena itu, penghentian pemutaran sebelum masyarakat menonton dan menilai sendiri isi film dianggap menimbulkan kesan negara takut terhadap narasi alternatif.

Ia juga menyoroti alasan sensitivitas isu SARA yang digunakan aparat sebagai dasar penghentian kegiatan. Menurutnya, sensitivitas sosial tidak otomatis memberi legitimasi untuk membubarkan forum sipil.

“Kalau tidak ada unsur pidana yang jelas, maka negara semestinya hadir mengamankan jalannya kegiatan, bukan menghentikannya. Tugas aparat dalam negara demokrasi adalah menjamin hak warga untuk berkumpul, berdiskusi, dan berekspresi secara aman,” katanya.

Tabrani juga menilai terdapat kontradiksi dalam sikap aparat yang memperbolehkan diskusi tetap berjalan tetapi menghentikan pemutaran film.

“Kalau substansi diskusi lingkungan dianggap sah, mengapa medium film dianggap ancaman? Ini menunjukkan yang dipersoalkan bukan semata keamanan, melainkan kontrol terhadap narasi visual yang mungkin lebih kuat menggugah publik,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti tindakan aparat yang mendokumentasikan kegiatan sejak awal karena dinilai dapat menimbulkan efek intimidatif terhadap peserta.

“Dalam konteks demokrasi, kehadiran aparat bersenjata dalam forum kebudayaan atau diskusi publik selalu memiliki efek psikologis. Peserta bisa merasa diawasi, dicurigai, bahkan dikriminalisasi sebelum terjadi pelanggaran apa pun,” katanya. (*)