Kepsek SDN 69 Ternate Didemo, Guru-guru Minta Disdik Bertindak
Narasitimur – Sejumlah guru di SDN 69 Kota Ternate yang terletak di Kelurahan Kulaba, Ternate Barat, Maluku Utara, menggelar aksi protes terhadap kepala sekolah setempat. Aksi dilakukan pada Senin (30/9/2024) pagi tadi.
Aksi itu, para guru beserta staf sekolah meminta dinas terkait segera mencopot kepala sekolah, Arwais Saadu, yang diduga melakukan penggelapan dana sekolah.
Dalam aksi itu terpantau beberapa spanduk bertuliskan ‘Selama menjadi kepala sekolah, tidak pernah ada keterbukaan masalah anggaran’. Tulisan itu terpampang di pagar sekolah.
Baca Juga:
“Dari menjabat sebagai kepsek tahun 2019 sampai sekarang 2024 ini, tidak ada keterbukaan dana BOS dan BOSDA, makanya kami para guru dan staf selama ini tidak tahu besaran anggaran itu berapa,” ujar salah satu guru yang enggan namanya disebutkan.
“Setiap dana cair hanya adakan rapat, tetapi tidak pernah terbuka berapa jumlahnya,” tambah guru lainnya.
Kata para guru, kepala sekolah juga kerap memangkas gaji guru honorer dengan alasan untuk uang insentif guru PNS.
“Setiap guru honorer dipotong Rp50 ribu dengan alasan untuk uang insentif bagi guru PNS, itupun tidak pernah dibicarakan sebelumnya,” bebernya.
Amatan media ini, sejak pukul 07.00 WIT pagi tadi, pagar sekolah kunci dan dirantai oleh sejumlah guru. Para siswa pun diliburkan untuk sementara waktu.
“Intinya kami para guru, menunggu tanggapan dari pemerintah untuk menggantikan kepala sekolah baru. Apabila tidak ditindaklanjuti maka proses belajar mengajar akan mogok,” pungkas para guru.
Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SDN 69 Kota Ternate, Arwais Saadu, mengatakan bahwa sebelumnya, rapat bersama para guru terkait masalah penyusunan arkas sudah dilakukan.
“Kemarin hari Sabtu saya adakan rapat, terus saya sampaikan kepada guru-guru karena mau penyusunan arkas di tahun 2025, apa saja yang dibutuhkan sekolah itu disampaikan,” akunya.
“Sikap saya itu, sesuai dengan penilaian Dinas Pendidikan Kota Ternate, karena yang menilai saya itu bukan guru tapi pemerintah,” ungkapnya.
Soal tudingan pemangkasan gaji honorer, ia bilang itu diperuntukan untuk mengganti uang konsumsi yang telah dihilangkan sebelumnya.
“Sebelumnya memang ada uang makan, tapi karena sekarang sudah tidak ada, makanya saya inisiatif potong setiap honorer Rp50 ribu,” terang Arwais mengakhiri. (*)
Artikel Terkait
