Bupati Rusli Sibua Terima LHP BPK, Morotai Kembali Raih Opini WTP

Narasitimur – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-9 yang diraih secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis (4/6/2026). Dalam kesempatan itu, Pemkab Morotai diwakili Bupati Rusli Sibua, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, serta sejumlah pejabat terkait.

Sekda Morotai Muhammad Umar Ali mengatakan, raihan WTP ke-9 merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:

Raih WTP ke-12, Tidore Lampaui Target Nasional Tindak Lanjut Audit BPK

“Opini WTP menunjukkan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap regulasi,” kata Umar Ali.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Morotai,” ujarnya.

Umar Ali juga mengapresiasi dukungan Bupati Rusli Sibua serta DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang dinilai turut mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik melalui fungsi penganggaran dan pengawasan.

Sementara itu, Bupati Rusli Sibua menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rusli.

Dengan raihan WTP sembilan kali berturut-turut, Pemkab Pulau Morotai menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)