KKJ Maluku Utara Resmi Dibentuk, Perkuat Perlindungan Jurnalis

Narasitimur – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Maluku Utara resmi terbentuk melalui deklarasi yang digelar di Hotel Gwen, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Minggu (22/6/2026).

Deklarasi tersebut menjadi bagian dari Pelatihan Keamanan bagi Jurnalis yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan dukungan Yayasan Tifa melalui Program Jurnalisme Aman di Ternate pada 20-22 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Maluku Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua AJI Indonesia Nany Afrida dan Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung, serta perwakilan organisasi pers dan masyarakat sipil seperti AJI Ternate, PWI Maluku Utara, IJTI Maluku Utara, PFI, AMSI, WALHI Maluku Utara, LBH Marimoi, YLBH Maluku Utara, LBH Ansor Maluku Utara, Yayasan Salawaku, YLPAI Maluku Utara, dan Pers Mahasiswa Mantra.

Baca Juga:

Ratusan Penumpang Lion Air di Ternate Protes Keras, Penerbangan Tertunda Seharian

Dalam deklarasi itu disepakati susunan pengurus KKJ Maluku Utara dengan Erdian Sangaji sebagai Ketua, Dealfrit Kaerasa sebagai Sekretaris, dan Aroby Kelirey sebagai Bendahara.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, mengatakan pembentukan KKJ merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan jurnalis di Maluku Utara yang kerap menghadapi berbagai risiko saat menjalankan tugas jurnalistik.

“Persoalan lingkungan di Maluku Utara sangat kompleks dan berisiko bagi jurnalis yang melakukan peliputan. Selain itu, angka kekerasan terhadap jurnalis di daerah ini juga cukup tinggi, sehingga KKJ perlu dibentuk,” ujar Erick.

Sementara itu, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menyebut pembentukan KKJ dilatarbelakangi masih terjadinya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dalam periode 2025 hingga 2026 tercatat sedikitnya empat kasus kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas peliputan.

KKJ Maluku Utara diharapkan menjadi wadah bersama untuk memberikan pendampingan, advokasi, dan perlindungan bagi jurnalis yang menghadapi ancaman maupun kekerasan dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. (*)