Pemda Morotai Fokus Perkuat PAD di Awal Tahun 2026

Narasitimur – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar rapat koordinasi (Rakor) strategis dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (21/1/2026).

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Pulau Morotai tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Cristian Pawane, didampingi Sekretaris Daerah M. Umar Ali. Hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Marwan Sidasi, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pajak dan retribusi.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Rio Cristian Pawane menegaskan pentingnya penguatan PAD sebagai bentuk kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Ia meminta seluruh OPD terkait mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

“Penguatan PAD tidak hanya mengejar target angka, tetapi memastikan daerah memiliki kemampuan fiskal yang kuat. Seluruh OPD harus lebih optimal dalam menggali potensi yang ada,” ujar Rio.

Ia juga mendorong percepatan penerapan sistem pembayaran elektronik sebagai upaya meminimalisir kebocoran serta memperkuat pengawasan di lapangan. Selain itu, pemetaan objek pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diminta dilakukan secara akurat.

Sementara itu, Plt Kepala BPKPAD Pulau Morotai, Marwan Sidasi, menyampaikan bahwa realisasi PAD tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

“Capaian tahun 2025 menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja PAD di tahun 2026. Kami berharap hasil rapat ini segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” kata Marwan.

Sekretaris Daerah M. Umar Ali menambahkan, sinkronisasi kebijakan antarinstansi, khususnya terkait bagi hasil pajak kendaraan bermotor, perlu diperkuat agar kontribusinya terhadap PAD lebih maksimal.

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan optimalisasi pajak dan retribusi sebagai prioritas Pemda Pulau Morotai guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. (*)