Menko Pangan Targetkan Kesejahteraan Nelayan Naik, Maluku Utara Jadi Daerah Strategis

Narasitimur – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah pusat pada 2026 memfokuskan kebijakan di sektor pangan untuk mengentaskan kemiskinan nelayan. Program tersebut dinilai penting bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan usai memimpin Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, Rabu (5/8/2026).

Menurut Zulkifli, setelah Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat pada tahun lalu, arahan Presiden kini berfokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan yang masih memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibanding petani.

Baca Juga:

BI Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren Lewat Panen Raya Padi di Haltim

“Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan. Nilai tukar petani padi sudah mencapai 127, sedangkan nelayan masih 103. Targetnya dalam satu tahun bisa naik menjadi 120,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membangun 2.000 Kampung Nelayan di berbagai daerah. Kawasan tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti cold storage, pabrik es, bengkel, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Menurutnya, fasilitas tersebut akan membantu nelayan memperoleh nilai jual hasil tangkapan yang lebih baik. Saat harga ikan turun, hasil tangkapan dapat disimpan di cold storage sehingga tidak harus langsung dijual dengan harga murah.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih yang berfungsi membeli hasil tangkapan nelayan ketika harga pasar melemah. Selanjutnya, hasil perikanan tersebut akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulkifli mengatakan, program tersebut tidak hanya ditujukan meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di kawasan pesisir.

“Kampung nelayan akan menciptakan aktivitas ekonomi baru. Koperasi Nelayan juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga anak-anak muda di kampung nelayan memiliki peluang bekerja,” katanya.

Ia berharap seluruh pemerintah daerah, termasuk Maluku Utara, dapat mendukung pelaksanaan program tersebut agar kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat seiring penguatan sektor perikanan nasional. (*)