Pengadaan iPad Anggota DPRD Ternate Disorot, Penyedia Barang Dirahasiakan
Narasitimur – Pengadaan alat elektornik berupa iPad untuk 30 anggota DPRD Kota Ternate melalui APBD tahun 2025, menjadi sorotan publik. Salah satunya praktisi hukum Iskandar Yoisangaji.
Seperti diketahui, di tahun 2025, DPRD Kota Ternate mengusulkan pengadaan iPad untuk menopang kerja-kerja dan kegiatan para anggota dewan. Usulan itupun langsung diterima dan direalisasi dengan anggaran sebesar Rp300 juta.
Alokasi anggaran yang melekat pada Sekretariat DPRD Ternate itu dinilai tak wajar. Belum lagi ada pengadaan baju dinas anggota senilai Rp500 juta lebih.
Baca Juga:
Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan proyek ratusan juta itu? Pasalnya, di tengah efisiensi dan kondisi keuangan daerah yang banyak menyisakan persoalan, seperti belum tuntasnya proyek infrastruktur, banyak utang bawaan dari 2024 yang belum diselesaikan, utang BPJS, serta rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD.
Olehnya itu, Iskandar Yoisangaji, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan oknum DPRD dalam proyek ini.
“Kalau benar ada dugaan pengadaan ini dijadikan alat untuk membungkam kritik terhadap kebijakan Pemkot, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. DPRD itu wakil rakyat, bukan alat kekuasaan,” tegas Iskandar.
Pimpinan DPRD Ternate maupun Pemkot juga, sambung dia, harus terbuka soal pengadaan kedua proyek tersebut. “Karena ini memakai uang daerah, bukan uang pribadi,” pungkas Iskandar.
Sekwan DPRD Ternate, Aldy Ali saat dimintai keterangan beberapa waktu lalu menyatakan, bahwa pengadaan iPad untuk 30 wakil rakyat semata-mata mengurangi penggunaan anggaran kertas. Selain itu, diera digitalisasi, mereka dituntut untuk menggunakan gedget sebagai penunjang kerja-kerja terkait dokumen seperti APBD maupun RPJMD.
Ditanya siapa yang mengerjakan proyek tersebut, Aldy bilang, ada tiga nama penyedia yang masuk pada e-catalog, namun ia sendiri tak bisa menyebutkan satu per satu nama rekanannya itu.
“Ada tiga nama penyedia, hanya saya lupa sapa-sapa, ada di catalog. Kalau soal keterlibatan anggota dewan, itu tidak ada karena prosedurnya sesuai. Karena kalau sudah SPM itu urusan di BPKAD. Selebihnya saya tidak tahu apakah uangnya siapa yang terima,” jelasnya.
Di sisi lain, dalam pengadaan gedget ini, diduga dikelola oleh oknum wakil rakyat. Hal itu dikuatkan dengan kepanikan setelah pemberitaan awal pengadaan iPad ditayangkan. Ada salah satu anggota dewan yang menghubungi salah satu wartawan yang mengaku dimarahi oleh sesama anggota karena dikhawatirkan nama penyedia atau kontraktor “bocor” ke media. (*)
Artikel Terkait
