Empat Sektor Jadi Sasaran Evaluasi KPK di Ternate, dari Pokir hingga Pendidikan
Narasitimur — Pemerintah Kota Ternate menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rapat koordinasi monitoring dan evaluasi di Auditorium Inspektorat Ternate, Selasa (22/9/2026).
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, terdapat empat sektor yang menjadi sasaran tindak lanjut Pemkot Ternate.
“Sasaran tindak lanjut itu yang pertama terkait dengan pokir. Yang kedua hibah dan bansos. Kemudian pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir pendidikan, termasuk pungutan dan lain sebagainya,” kata Tauhid.
Baca Juga:
Untuk pokir DPRD, Tauhid menegaskan usulan tersebut tetap dapat masuk dalam program pemerintah daerah. Namun, harus sesuai dengan arah perencanaan pembangunan daerah dan program prioritas pemerintah.
“Harus masuk dalam program prioritas pemerintah daerah, termuat dalam visi-misi. Jadi tidak boleh lari jauh dari semangat itu,” ujarnya.
Sementara di sektor pendidikan, Pemkot Ternate telah mendapat sejumlah arahan terkait penerimaan siswa baru dan pungutan yang tidak diperbolehkan.
Tauhid menyebut Dinas Pendidikan juga telah menyiapkan rencana aksi berdasarkan temuan yang diberikan KPK.
“Nanti ada rencana aksi yang dibuat oleh Diknas atas temuan yang diberikan oleh KPK,” katanya.
Selanjutnya, masing-masing OPD akan memaparkan langkah tindak lanjut sesuai sasaran yang menjadi tanggung jawabnya dalam pertemuan bersama KPK.
Pemkot Ternate sendiri diminta memaparkan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan terhadap sejumlah temuan tersebut. (*)
Artikel Terkait
