Retribusi Sampah dan PPJ Diduga Bermasalah, Wali Kota Ternate Diminta Buka Data

Narasitimur – Persatuan Gerakan Anti Korupsi (GPM Ternate – FPAKI Maluku Utara) menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (17/11/2025), menuntut transparansi dan pengusutan dugaan penyimpangan retribusi sampah serta penggunaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ).

GPM menilai kebijakan kenaikan retribusi sampah tidak diikuti dengan transparansi penggunaan dana, termasuk data jumlah pelanggan Perumda Ake Gaale dan nominal retribusi yang dibebankan kepada masyarakat. Kelompok ini juga menyoroti retribusi sampah sebesar Rp10.000 per pelanggan per bulan yang dianggap tidak memiliki dasar regulasi yang jelas.

Koordinator Aksi, Juslan J. Hi. Latif, menyebut persoalan ini muncul akibat tidak sinkronnya informasi dari BPR2D, Dinas Lingkungan Hidup, dan Perumda Ake Gaale, termasuk adanya dugaan tunggakan retribusi sampah mencapai lebih dari Rp1,2 miliar.

Baca Juga:

Gandeng BNN, Pemdes Morodadi Morotai Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Atas dasar itu, GPM mengajukan lima tuntutan. Pertama, meminta Pemkot Ternate membuka penggunaan PPJ tahun 2024–2025 secara resmi kepada publik. Kedua, mendesak Wali Kota Ternate mencopot Kepala OPD terkait yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana PPJ dan retribusi sampah.

Ketiga, GPM meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengusut dugaan pungutan Rp10.000 per pelanggan yang disebut tidak memiliki landasan peraturan. Keempat, meminta Polda dan Kejati memanggil manajemen Perumda Ake Gaale terkait tunggakan dan dugaan pungutan yang tidak sah. Kelima, mendesak Komisi II DPRD Ternate memanggil OPD teknis untuk memastikan laporan pengelolaan PPJ dan retribusi sampah.

GPM menegaskan, seluruh temuan dan dugaan penyimpangan harus dijawab dengan audit terbuka dan penegakan aturan agar pengelolaan retribusi di Kota Ternate berjalan transparan dan akuntabel. (*)