Pemkot Ternate Siapkan Mutasi P3K untuk Dukung Program Nasional dan Tingkatkan PAD

Narasitimur – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), baik paruh waktu maupun penuh waktu, dalam waktu dekat.

Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengatakan mutasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pelaksanaan program nasional pada tahun 2026.

“Peningkatan PAD itu butuh personel, butuh strategi, butuh inovasi. Sementara di banyak OPD masih terkendala kekurangan aparatur,” kata Samin, Senin (12/1/2026).

Baca Juga:

RSUD Maba Segera Beroperasi, Menkes Lakukan Peninjauan

Ia menjelaskan, mutasi P3K paruh waktu akan dilakukan sebelum bulan Ramadan, dengan tiga tujuan utama. Pertama, untuk menyukseskan program pemerintah pusat, khususnya Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk di tingkat kelurahan dan desa.

“Teman-teman P3K paruh waktu yang berlatar belakang sarjana ekonomi dan keuangan akan disebar ke Koperasi Merah Putih Kelurahan dan Desa untuk mendukung operasional dan program koperasi,” ujarnya.

Kedua, mutasi juga dilakukan untuk mendukung program nasional Sekolah Rakyat yang membutuhkan tambahan personel dalam pelaksanaannya di daerah.

Ketiga, Pemkot Ternate akan menempatkan P3K pada organisasi perangkat daerah (OPD) strategis yang memiliki tugas langsung dalam peningkatan PAD, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

“Harapannya, dengan penambahan aparatur di OPD-OPD tersebut, kinerja pelayanan dan capaian PAD bisa lebih maksimal,” jelas Samin.

Selain itu, mutasi juga bertujuan untuk pemerataan beban kerja antar OPD. Menurut Samin, sejumlah OPD saat ini mengalami kelebihan personel, sementara OPD lain justru kekurangan aparatur.

“Kita akan sebar aparatur berdasarkan bobot beban kerja masing-masing OPD, baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu,” katanya.

Samin menambahkan, mutasi ini juga menjadi bagian dari penyegaran aparatur dan hasil evaluasi internal, terutama pada OPD pengelola pendapatan daerah yang dinilai mengalami stagnasi.

“Dari hasil evaluasi, dibutuhkan penyegaran agar ada suasana dan semangat kerja baru,” tambahnya.

Ia menegaskan, kebijakan mutasi tersebut telah mendapat persetujuan Wali Kota Ternate dan ditargetkan rampung dalam bulan Januari, sehingga para aparatur dapat segera bekerja secara efektif. (*)