RT/RW Bastiong Karance Protes Insentif, Minta Wali Kota Ternate Evaluasi Lurah
Narasitimur – Sejumlah Ketua RT dan RW di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, menggelar aksi protes terkait ketidakjelasan pembayaran dana insentif serta buruknya komunikasi di tingkat kelurahan, Senin.
Aksi tersebut memicu desakan agar Pemerintah Kota Ternate segera mengevaluasi kinerja lurah setempat yang dinilai tidak aktif menjalankan fungsi koordinasi.
Ketua RT 02, M. Nasir Kiliolan, menyatakan para perangkat kelurahan tidak pernah menerima informasi resmi terkait penyaluran insentif RT/RW maupun kader posyandu.
Baca Juga:
“Kami tidak menerima informasi dari lurah terkait pembayaran insentif. Ini yang menjadi tuntutan kami,” tegas Nasir.
Ia mengaku pihaknya justru baru mengetahui bahwa insentif telah disalurkan oleh pemerintah kota sejak pekan lalu.
“Kami baru tahu bahwa insentif sudah disalurkan sejak Jumat lalu. Ini yang membuat kami kaget,” ujarnya.
Nasir menilai akar persoalan terletak pada tidak aktifnya lurah yang disebut jarang berkantor selama berbulan-bulan, sehingga koordinasi antara kelurahan dan RT/RW dinilai lumpuh.
“Informasi terputus karena lurah tidak aktif. Kami seperti anak ayam kehilangan induk, karena setiap ada masalah tidak bisa langsung berkoordinasi,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, langsung memerintahkan camat untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak kelurahan dengan perwakilan RT/RW dan kader posyandu.
Camat Ternate Selatan, Nanang Iriyanto, kemudian memediasi pertemuan dan memastikan pembayaran insentif untuk periode Januari hingga Maret.
Meski aksi berlangsung singkat, para RT/RW tetap meminta Wali Kota Ternate mengevaluasi kinerja lurah Bastiong Karance yang dinilai tidak proaktif dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat kelurahan.
Di sisi lain, Nasir atas nama RT/RW dan kader posyandu menyampaikan permintaan maaf atas pemasangan spanduk protes yang sempat menyebut insentif belum dibayarkan selama lima bulan.
Ia menjelaskan, hal tersebut terjadi akibat tidak adanya komunikasi resmi dari pihak kelurahan terkait sistem dan mekanisme pembayaran.
“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ternate, terutama Sekda, yang cepat merespons keluhan warga,” tutupnya. (*)
Artikel Terkait
