Komisi 2 dan Kemenkop Bahas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Progres di Tidore Nol Persen
Narasitimur – Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan siap mendukung pembentukan koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan langsung oleh ketua komisi II, Abdurahman Arsyad saat melakukan kunjungan kerja bersama anggotanya, di gedung Kementerian Koperasi RI lantai 3, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Pembahasan selama 3 jam itu, terkait pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kota Tidore Kepulauan. Kunjungan kerja mereka diterima oleh Sekretaris Deputi Pengawasan Koperasi, dan Asisten Deputi bersama jajaran.
Baca Juga:
Abdurrahman Arsyad usai pertemuan menyebutkan, bahwa ada beberapa poin penting dalam koordinasi bersama Kementerian Koperasi tersebut, di antaranya batas waktu pembentukan koperasi, skema pembiayaan, susunan kepengurusan koperasi, serta mekanisme pengawasannya.
“Tetapi yang paling menjadi fokus pembahasan adalah soal skema dan mekanisme pembiayaannya,” tegas Abdurahman.
Sementara penjelasan dari pihak kementerian, kata Abdurahman, regulasi terkait skema pembiayaan saat ini dalam tahap penggodakan di Kementerian Keuangan. “Dan dalam waktu dekat akan segera disahkan, namun dibocorkan bahwa pembiayaannya ini menggunakan jasa perbankan yang tersedia di daerah,” ujarnya.
Pada prinsipnya, DPRD akan memaksimalkan fungsi budgeting dan pengawasan agar koperasi Desa Merah Putih segera dibentuk, dan selanjutnya terkelola secara baik untuk kesejahteraan masyarakat.
“OPD teknis yang diserahi tugas pembentukan koperasi desa dan kelurahan. Di Kota Tidore Kepulauan harus begerak cepat dengan tetap berkoordinasi dengan Kemenkop, serta DPRD sebagai mitra, karena per tanggal 21 Mei 2025 kemarin, dalam data dari Kemenkop, bahwa Kota Tidore Kepulauan masih nol persen. Itu artinya bahwa belum ada progres sama sekali. Apapun masalahnya selalu berkoordinasi, agar masalah yang di hadapi di lapangan dapat diatasi,” pungkasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga akan memanggil Dinas Koperasu dan UMKM Tidore, setelah kembali ke daerah.
“Karena progres pembentukan koperasi desa di Tidore masih nol persen, maka komisi II akan agendakan untuk rapat dengan dinas terkait guna mendengarkan permasalahan yang dihadapi, dan segera mencari solusi untuk mengatasinya,” tutupnya. (*)
Artikel Terkait
