DPRD Tidore Bahas Finalisasi Ranperda LPP APBD 2024, Empat Fraksi Sampaikan Sikap Politik
Narasitimur – DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar rapat pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024.
Rapat berlangsung di ruang rapat kantor DPRD Tidore, pada Senin (21/7/25) dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama.
Rapat bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tidore Kepulauan, itu sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi dan pembahasan atas LPP APBD 2024 yang telah disampaikan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan sebelumnya.
Baca Juga:
Masing-masing fraksi juga menyampaikan pendapat akhir sebagai bentuk sikap politik, sekaligus masukan strategis terhadap arah pengelolaan keuangan daerah.
Penyampaian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang berhasil dipertahankan untuk ke-11 kalinya.
Fraksi juga menyoroti capaian realisasi pendapatan sebesar 98,59 persen dan belanja 94,75 persen, serta peningkatan SiLPA sebesar Rp46,86 miliar. Namun fraksi menegaskan pentingnya evaluasi terhadap belanja yang belum terealisasi, dan optimalisasi pemanfaatan aset.
Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi perda.
Kedua, dari fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI). Fraksi ini menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mengapresiasi keberhasilan Pemkot Tidore Kepulauan dalam meraih opini WTP ke-11 kalinya. Berdasarkan hasil pembahasan dan pandangan fraksi, fraksi DKI secara tegas menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD tahun 2024, untuk ditetapkan menjadi perda.
Ketiga penyampaian dari fraksi ADEM (Amanat Demokrat Nasional). Fraksi gabungan partai PAN dan NasDem ini menyampaikan sejumlah catatan kritis, antara lain rendahnya realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi, persoalan pengelolaan BUMD seperti perusda AMAN Mandiri yang tidak memiliki laporan audit, serta tingginya defisit operasional sebesar Rp13,33 miliar.
Fraksi ADEM menekankan perlunya efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas, terutama ketahanan pangan lokal.
Dengan berbagai catatan strategis tersebut, Fraksi ADEM menerima dan menyetujui Ranperda LPP APBD tahun 2024 untuk ditetapkan sebagai perda.
Keempat, penyampaian dari fraksi PKB yang memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dan menyetujui Ranperda LPP APBD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Fraksi PKB juga mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam pelaksanaan APBD 2024 yang ditandai dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Meski begitu, fraksi PKB mengingatkan bahwa keberhasilan dalam laporan keuangan, tidak cukup hanya dilihat dari capaian angka-angka, tetapi harus dipastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah, itu benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, opini WTP perlu disyukuri, namun esensi dari pengelolaan keuangan daerah adalah pada dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKB juga menyampaikan bahwa kebijakan APBD harus adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan.
Fraksi ini menginginkan strategi yang lebih agresif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai langkah mengurangi ketergantungan pada dana transfer, dan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah secara mandiri.
Dengan disampaikannya pendapat akhir dari masing-masing fraksi, maka seluruh tahapan pembahasan Ranperda LPP APBD 2024 tingkat I dinyatakan selesai.
Rapat ini menjadi tonggak penting dalam akuntabilitas keuangan daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kota kepada masyarakat melalui DPRD. (*)
Artikel Terkait
