Penutupan PKN II 2025, Wali Kota Ternate Jadi Satu-Satunya Tamu Istimewa

Narasitimur – Upacara penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2025 di BPSDM Provinsi Jawa Barat berlangsung khidmat dan tertib pada Jumat, (21/11/2025). Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, hadir untuk menutup secara resmi kegiatan yang telah berlangsung selama beberapa bulan tersebut.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, hadir sebagai tamu istimewa bersama istrinya, Marliza M. Tauhid Soleman. Kehadiran Wali Kota Ternate mendapat perhatian karena ia menjadi satu-satunya kepala daerah yang hadir langsung mendampingi peserta PKN II dari wilayahnya serta memberikan dukungan pada momentum kelulusan.

Tauhid bersama jajaran tamu undangan mengikuti seluruh rangkaian acara penutupan, mulai dari laporan penyelenggaraan, penayangan perjalanan pelatihan, hingga sesi apresiasi terhadap inovasi proyek perubahan yang disusun oleh 61 peserta. Para peserta berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Gandeng BNN, Pemdes Morodadi Morotai Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Dalam suasana yang hangat, Wali Kota Ternate terlihat berinteraksi dengan beberapa peserta, khususnya aparatur dari daerah lain yang mengikuti pelatihan tersebut. Kehadirannya dinilai sebagai bentuk dukungan moral terhadap peningkatan kapasitas ASN serta langkah memperkuat hubungan antar daerah dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi.

Momen penutupan semakin meriah ketika seluruh peserta tampil mengenakan busana adat dari daerah masing-masing. Penampilan itu menjadi simbol keberagaman sekaligus menegaskan nilai kebhinnekaan dalam ruang pembinaan kepemimpinan nasional.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan sertifikat dan PIN kelulusan PKN II Angkatan XXIII, disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan tamu undangan termasuk Wali Kota Ternate. Prosesi ini menandai selesainya seluruh tahapan pelatihan sekaligus komitmen peserta untuk menerapkan proyek perubahan di instansi masing-masing. (*)