Pemkot Tidore Rombak Struktur Jabatan, 40 Pejabat Resmi Dilantik

Narasitimur – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, melakukan perombakan struktur jabatan perdana di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan melantik 40 pejabat, Rabu (7/1/2026). Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Tidore.

Pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, camat, lurah, pengawas, serta pejabat fungsional. Seluruh pejabat tersebut resmi diambil sumpah jabatannya langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan.

Pelantikan ini dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para asisten, staf ahli, camat, lurah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

Muhammad Sinen dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

“Pelantikan hari ini merupakan hasil evaluasi dan penilaian kinerja pejabat, sekaligus bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan,” ujar Muhammad Sinen.

Ia menegaskan, pelantikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pertimbangan Teknis Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut).

Wali Kota juga menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antarperangkat daerah agar roda pemerintahan berjalan selaras dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

“Kinerja birokrasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau mengedepankan ego sektoral. Semua harus saling berkoordinasi demi pelayanan publik yang optimal,” tegasnya.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer daerah, Muhammad Sinen menyatakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tetap optimistis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menambahkan, pelantikan akan terus dilanjutkan bagi pejabat yang belum sempat dilantik pada tahap ini, menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi lanjutan dari BKN.

“Dalam waktu dekat, pejabat yang belum dilantik akan segera dilantik setelah seluruh persyaratan terpenuhi,” pungkasnya. (*)