Sekda Morotai Bantah Utang PT MMC Masuk APBD 2027, Sebut Pemberitaan Bohong
Narasitimur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, membantah pemberitaan yang menyebut pemerintah daerah akan mengakomodasi pembayaran kewajiban ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar kepada PT Morotai Marine Culture (MMC) dalam APBD 2027.
Umar menegaskan, dirinya tidak pernah menyampaikan rencana pembayaran utang PT MMC dalam rapat paripurna DPRD Morotai, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam sambutan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dirinya hanya menyampaikan rencana identifikasi terhadap seluruh kewajiban pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca Juga:
Identifikasi tersebut, kata dia, diperlukan untuk mengetahui kategori kewajiban pemerintah daerah sebelum disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Dalam sambutan saya, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan membayar utang PT MMC pada APBD 2027. Yang saya sampaikan adalah identifikasi utang pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat jenis dan kategorinya, apakah utang jangka pendek atau jangka panjang, kemudian disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” jelasnya.
Umar menyayangkan pemberitaan yang dinilainya telah mengubah substansi pernyataannya dalam forum resmi DPRD sehingga menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Ia pun meminta media yang bersangkutan segera mengoreksi dan meralat pemberitaan tersebut, agar sesuai dengan isi sambutan yang sebenarnya.
“Kenapa bahasa saya dalam rapat paripurna bisa dipelintir seperti itu? Saya meminta agar pemberitaan tersebut segera diralat. Jika tidak segera dikoreksi, saya akan mempertimbangkan langkah hukum karena pemberitaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai berita bohong,” tegasnya. (*)
Artikel Terkait
