Wawali Tidore Ikuti Rakor BNPB Bahas Penanganan Gempa dan Tsunami
Narasitimur – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami.
Rakor tersebut berlangsung di Ruang VIP Pemda Bandara Sultan Babullah, Ternate, Minggu (5/4/2026), dan diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak di Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk mencermati dampak gempa yang terjadi di kedua wilayah tersebut.
Baca Juga:
Rakor dihadiri Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto, Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat Kolonel Herry Setiono, Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, serta perwakilan kabupaten/kota terdampak.
Usai mengikuti rakor, Ahmad Laiman mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah-langkah penanganan pascabencana, termasuk prosedur operasional standar (SOP) yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Dalam rakor ini, kami mendapat arahan terkait langkah-langkah penanganan bencana, baik dari sisi SOP maupun koordinasi antarinstansi agar penanganan pascabencana dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Ia menambahkan, Wakil Gubernur Maluku Utara juga menekankan pentingnya koordinasi dan gotong royong antar daerah dan instansi dalam penanganan bencana.
Menurutnya, penanganan pascabencana harus dilakukan secara bersama-sama agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Terkait kerugian material, Ahmad Laiman menyebutkan akan dilakukan evaluasi dan asesmen secara menyeluruh untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar penanganan lanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu menetapkan status darurat bencana sebagai dasar dalam mempercepat penanganan serta memperkuat koordinasi antar pihak. (*)
Artikel Terkait
