DPRD Morotai Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Bupati Soroti Capaian dan Tantangan Fiskal
Narasitimur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD, Kecamatan Morotai Selatan, Kamis (23/4/2026), dan dihadiri Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua.
Dalam sambutannya, Rusli menegaskan bahwa forum paripurna tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional dan akuntabilitas publik atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.
Baca Juga:
Ia memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,68 pada 2024 menjadi 67,86 pada 2025. Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 10,84 persen, dari 3,69 ribu jiwa menjadi 3,29 ribu jiwa.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan semakin terarah dan berdampak pada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rusli, capaian tersebut didorong oleh penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam kapasitas fiskal daerah. Realisasi pendapatan daerah yang mencapai 84,23 persen dinilai mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Untuk itu, pemerintah daerah menerapkan skala prioritas dengan memfokuskan anggaran pada kebutuhan dasar masyarakat. Ke depan, pengelolaan keuangan daerah akan diperkuat melalui optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan potensi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Pulau Morotai juga mencatat sejumlah penghargaan pada 2025, di antaranya dari Kementerian Kesehatan RI atas capaian cakupan kesehatan semesta, serta apresiasi dari Kejaksaan RI terkait pengawasan pengelolaan dana desa.
Menutup sambutannya, Rusli menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan.
“Kami mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)
Artikel Terkait
