Pemkab Morotai Tetap Prioritaskan Kelompok Rentan Meski TKD Turun

Narasitimur – Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pulau Morotai, Ahadad Hi. Hasan menegaskan postur belanja dalam KUA-PPAS 2026 disusun lebih pro-rakyat di tengah penyesuaian dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional.

Ia mengatakan pemerintah daerah tetap memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya kelompok rentan, dengan tetap mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja.

“Meski seluruh daerah mengalami penurunan transfer pusat, Pemkab Morotai tetap memprioritaskan belanja yang berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat rentan,” ujar Ahadad, Minggu, (23/11/2025).

Baca Juga:

Gandeng BNN, Pemdes Morodadi Morotai Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Dari total belanja Rp 754,58 miliar dalam KUA-PPAS 2026, sebesar Rp 509,62 miliar dialokasikan untuk belanja operasi yang mencakup pegawai, barang dan jasa, subsidi, dan hibah. Sementara belanja bantuan sosial mencapai Rp 21,79 miliar, tertinggi sejak Morotai menjadi kabupaten.

Ahadad menegaskan penurunan TKD tidak mengurangi komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meluruskan bahwa belanja pegawai turut memberi multiplier effect karena lebih dari 99 persen pendapatan PNS dan PPPK dibelanjakan di pasar lokal sehingga menggerakkan sektor pertanian, perdagangan, nelayan, dan UMKM.

Ia memaparkan tren belanja tiga tahun terakhir: belanja 2025 sebesar Rp 793,01 miliar, belanja 2024 mencapai Rp 951,26 miliar, dan belanja 2023 tercatat Rp 872,6 miliar. Menurutnya, arah belanja 2026 lebih fokus pada kebutuhan dasar dan pemerataan sirkulasi uang di tingkat lokal.

“Postur belanja 2026 benar-benar memprioritaskan kepentingan publik dengan harapan perputaran uang yang lebih merata dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyejahterakan,” tutupnya. (*)